Repelita Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan baru saja merilis angka terbaru mengenai total beban utang yang ditanggung negara.
Per 31 Maret 2026, akumulasi utang pemerintah tercatat mencapai nominah sebesar Rp9.920,42 triliun atau nyaris menyentuh pagu Rp10 ribu triliun.
ADVERTISEMENT
Publik pun langsung menyoroti angka tersebut karena nilainya yang sudah sangat fantastis dan mendekati batas psikologis sepuluh ribu triliun rupiah.
Namun demikian, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa posisi utang tersebut masih tergolong aman dan dapat dikendalikan dengan baik.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini dilaporkan berada di level 40,75 persen.
Pemerintah menilai angka tersebut masih relatif stabil dan berada jauh di bawah batas maksimal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangan resmi yang dimuat di portal Kementerian Keuangan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan.
Langkah kehati-hatian tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal sekaligus mendukung program pembangunan nasional dan penguatan pasar keuangan di dalam negeri.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” demikian pernyataan resmi DJPPR Kemenkeu.
Apabila dilihat dari sisi komposisi, sebagian besar porsi utang pemerintah berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang nilainya mencapai Rp8.652,89 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 87,22 persen dari total keseluruhan utang pemerintah yang ada.
Sementara sisanya berasal dari pos pinjaman yang totalnya mencapai Rp1.267,52 triliun.
Pinjaman tersebut terdiri dari skema pinjaman luar negeri maupun dalam negeri yang diperuntukkan guna mendukung pembiayaan berbagai program strategis kenegaraan.
Dominasi SBN dalam struktur utang menandakan bahwa pemerintah lebih mengandalkan pasar keuangan domestik ketimbang tergantung penuh pada pinjaman dari luar negeri.
Strategi pembiayaan semacam ini dinilai lebih aman untuk merawat stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat menyinggung soal tata kelola utang Indonesia ketika menghadiri acara Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam memenuhi semua kewajiban pembayaran utang negara.
Ia bahkan secara berani menyebut bahwa Indonesia tidak pernah mengalami peristiwa gagal bayar sepanjang sejarah berdirinya republik ini.
“Kami tidak pernah gagal bayar, sekalipun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk keyakinan pemerintah terhadap kemampuan fundamental ekonomi Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan investor internasional.
Tak hanya itu, Presiden juga menegaskan bahwa setiap pemerintahan yang berkuasa di Indonesia memiliki tradisi menghormati kewajiban utang yang diwariskan oleh rezim sebelumnya.
Menurutnya, meskipun sering terjadi perbedaan haluan politik antar pemimpin, namun kewajiban membayar utang tetaplah harga mati yang harus dipenuhi.
“Pemerintahan-pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang dari pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka mungkin merupakan lawan politik yang keras satu sama lain,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa budaya menghormati kewajiban keuangan negara tersebut sudah menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia selama ini.
Meski pemerintah menyebut rasio utang masih dalam batas aman, angka utang yang mendekati Rp10 ribu triliun tetap menyita perhatian publik.
Banyak pihak berharap agar utang tersebut benar-benar dialokasikan untuk program-program produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
Di sisi lain, pemerintah terus menegaskan bahwa pengelolaan fiskal senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar risiko terhadap APBN tetap terkendali di tengah berbagai tantangan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta gejolak geopolitik internasional.
Dengan posisi ekonomi Indonesia yang masih menunjukkan tren pertumbuhan positif, pemerintah optimistis bahwa kemampuan pembayaran utang akan tetap kuat dan stabil pada tahun-tahun yang akan datang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
