Repelita Jakarta - Isu dugaan praktik penyadapan ilegal di lingkup elite pemerintahan kembali menjadi perbincangan hangat setelah kabar mengenai keterlibatan belasan jenderal hingga sosok ketua umum partai politik mencuat ke ruang publik.
ADVERTISEMENT
Pembahasan tersebut diulas oleh Saeful Zaman dalam tayangan video di kanal YouTube Saeful Zaman yang diunggah pada Sabtu, 7 November 2026, yang membedah rentetan rumor yang turut menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Dalam ulasannya, Saeful Zaman menyebutkan bahwa perkembangan kasus penyadapan ini bergulir sangat cepat dengan kabar penambahan jumlah perwira tinggi yang diduga terlibat hingga mencapai empat belas jenderal.
"Ini perkembangannya cukup cepat ya, ada penambahan jadi 14 jenderal konon katanya yang terlibat dalam kasus penyadapan, ada ketum partai dan tentu pastinya tidak akan satu dua pihak saja ya kalau ini bisa berjalan selama 2 tahun artinya ada koordinasi yang rapi antar berbagai kelompok begitu," ujar Saeful Zaman dalam video tersebut.
Spekulasi mengenai siapa sosok ketua umum partai yang disebut memiliki kedekatan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta lingkaran kekuasaan sebelumnya pun mengerucut pada nama Bahlil Lahadalia.
Saeful Zaman menganalisis bahwa sebutan orang dekat Solo merujuk pada figur di luar lingkaran keluarga mantan Presiden Joko Widodo, mengingat naiknya Bahlil ke kursi pimpinan partai berlambang pohon beringin terjadi tidak lama setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri.
Ia juga mengingatkan kembali rekam jejak pernyataan kontroversial Bahlil di masa lalu, mulai dari kelakar mengenai panggilan telepon presiden saat berpidato hingga peringatan agar tidak bermain-main dengan sosok yang disebutnya sebagai raja Jawa.
"Kalau sekarang ada gejolak di partai, ada upaya untuk mendongkel Bahlil, berarti benar indikatornya biasanya begitu ya seperti yang sebelumnya Airlangga ya digeser," ucap Saeful Zaman.
Selain menyoroti posisi Bahlil, kanal YouTube Saeful Zaman juga mengulas pemanggilan Badan Intelijen Negara ke Istana terkait kebocoran penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut menyasar lebih dari enam ribu nomor telepon.
Anehnya, dari ribuan daftar nomor yang menjadi target penyadapan ilegal tersebut, tidak ditemukan satu pun nomor milik keluarga Joko Widodo maupun lingkaran terdekatnya seperti Pratikno, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep.
Sebaliknya, daftar target penyadapan justru dipenuhi oleh nomor milik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga para akademisi dan pakar hukum tata negara kritis seperti Feri Amsari serta Zainal Arifin Mochtar.
Di bagian akhir ulasannya, Saeful Zaman turut mengutip pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyoroti kejanggalan kenaikan pangkat kilat sejumlah perwira Polri di era kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo serta mendesak pembersihan institusi kepolisian dari unsur-unsur yang mengganggu stabilitas pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok