Repelita Jakarta - Tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai bentuk pengkhianatan yang menikam kepala negara dari dalam sekaligus mengindikasikan terciumnya jaringan makar yang terhubung dengan penguasa lama.
ADVERTISEMENT
Analisis tajam mengenai jejaring penyadapan serta dugaan bahwa Listyo Sigit Prabowo bekerja untuk kepentingan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut dibahas dalam dialog antara pembawa acara Akbar Faizal dengan pengamat politik dan militer Selamat Ginting di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis, 5 November 2026.
Selamat Ginting menilai penyalahgunaan perangkat sadap canggih produk Israel seperti Pegasus dan Predator di luar prosedur hukum merupakan bagian dari operasi politik sistematis atau kudeta merangkak yang telah dipersiapkan sejak lama.
Ia menyoroti penolakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengajuan ajudan dari kepolisian di awal masa pemerintahannya, termasuk sosok Irjen Ahrie Sonta Nasution, sebagai sinyal kewaspadaan terhadap upaya penyusupan di lingkaran dalam istana.
"Ini adalah kudeta merangkak yang sudah dilakukan," tegas Selamat Ginting mengaitkan operasi penyadapan tersebut dengan isu skenario masa jabatan presiden dua hingga tiga tahun serta polemik putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Selamat Ginting, hasil pemeriksaan terhadap para jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan membuktikan bahwa Listyo Sigit Prabowo hanya berperan sebagai kepala operator yang melayani kepentingan pihak di luar Presiden Prabowo Subianto.
"Saya kira patut diduga usernya adalah penguasa lama dalam hal ini mantan Presiden Jokowi, mau ke mana dia, kepada siapa dia, patut diduga," ujar Selamat Ginting.
Sementara itu, Akbar Faizal mengungkapkan bahwa penangkapan para tersangka pada dini hari tanggal 3 November 2026 bermula dari terdeteksinya penyalahgunaan perangkat sadap di kawasan Widya Chandra serta laporan seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang menolak perintah penghapusan barang bukti.
Akbar Faizal juga menyoroti ketimpangan sistem merit di tubuh kepolisian selama lima tahun terakhir serta informasi dari komunitas intelijen mengenai adanya pengerahan jaringan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi memicu konflik horizontal menjelang sidang kesaksian Joko Widodo.
Menutup perbincangan, Selamat Ginting mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan pembersihan menyeluruh di ring satu istana dan perombakan kabinet, serta meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot perwira tinggi yang terafiliasi dengan jaringan lama sekaligus menjatuhkan pemecatan tidak dengan hormat disertai pencabutan bintang jasa terhadap para pelaku pengkhianatan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
