Repelita Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duadji menegaskan bahwa pengungkapan aktor intelektual di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui penelusuran jejak digital pada peladen perangkat penyadap.
ADVERTISEMENT
Penjelasan komprehensif mengenai mekanisme penyadapan hingga potensi keterlibatan jaringan luar tersebut disampaikan Susno Duadji saat berbincang dengan pembawa acara Dilla Hantika dalam siniar di kanal YouTube inilahcom yang tayang pada Sabtu, 7 November 2026.
Susno Duadji menerangkan bahwa perangkat penyadap yang dibeli menggunakan uang rakyat pada dasarnya sah digunakan oleh kepolisian, namun kendali atas alat tersebut hanya berada di tangan dua pucuk pimpinan yakni Kapolri dan Kabareskrim untuk kepentingan penegakan hukum yang disertai laporan polisi resmi.
"Penyadapan itu halal dilindungi oleh hukum boleh dan alat itu dibeli oleh rakyat persoalannya siapa yang boleh disadap dan bagaimana cara menyadapnya, kalau dua ini dilanggar maka dia menjadi ilegal," ujar Susno Duadji.
Ia menilai praktik penyadapan yang diduga berlangsung sejak awal tahun 2025 atau beberapa bulan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto hingga tahun 2026 terhadap kepala negara, pejabat, ketua partai, tokoh masyarakat, dan jurnalis merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat tidak wajar.
Menurut Susno Duadji, seluruh riwayat nomor yang disadap maupun aliran pengiriman data informasi terekam secara otomatis di dalam peladen penyimpanan sehingga tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya meski sempat diperintahkan untuk dihapus.
"Sangat-sangat gampang saya jamin saya yakin dengan figur Kapolri yang sekarang Pak Suyudi ya dan dengan dukungan politik dari DPR kemudian dukungan dari pemerintah dari Presiden Pak Suyudi akan tegak lurus dan penyidikan perkara ini akan tuntas," kata Susno Duadji.
Ia memprediksi jumlah tersangka tidak akan berhenti pada tiga perwira tinggi yang telah ditahan sejak awal November 2026, melainkan berpotensi bertambah hingga belasan orang baik dari internal kepolisian maupun pihak luar yang terbukti memesan atau menerima aliran data sadapan tersebut.
Terkait indikasi makar yang sempat disinggung pihak istana, Susno Duadji menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis perlu didalami penyidik apabila aliran informasi rahasia tersebut terbukti digunakan untuk menggerogoti kewibawaan pemerintah atau memicu gejolak publik guna menjatuhkan presiden.
"Saya yakin ini bukan hanya untuk kepentingan para jenderal ini tapi ada kepentingan lain," tegas Susno Duadji.
Di akhir perbincangan, Susno Duadji mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Suyudi yang langsung menindak tegas para jenderal tersangka tanpa rasa sungkan demi memulihkan marwah institusi Polri sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan komunikasi di lingkungan kepresidenan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
