Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun bersama pakar komunikasi politik Emrus Sihombing membedah dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di balik terungkapnya skandal penyadapan kepala negara oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Analisis mendalam mengenai indikasi ketegangan terbuka di lingkaran kekuasaan tersebut disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun Podcast atau RH Family yang dipublikasikan pada Sabtu, 7 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam dialog tersebut, Emrus Sihombing menilai bahwa pengusutan dugaan korupsi besar-besaran di Pertamina hingga putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan Presiden Prabowo mulai berdiri di atas kakinya sendiri.
"Ini kan sudah mulai terlihat bahwa perang terbuka sebagaimana dikatakan berbagai kalangan sebagai wacana ini saya kira sulit untuk ditolak bahwa sudah mulai atau bahkan sudah terjadi perang terbuka," ujar Emrus Sihombing.
Ia menganalisis berdasarkan teori tindakan sosial bahwa operasi penyadapan ilegal yang menjerat Listyo Sigit Prabowo bukanlah aksi individu semata, melainkan dijalankan atas permintaan pihak yang memiliki posisi lebih tinggi serta terikat relasi utang budi maupun saling memegang kartu truf.
Sementara itu, Refly Harun menyoroti bahaya apabila pemerintahan Prabowo Subianto tetap berada dalam bayang-bayang kelompok kekuasaan lama yang dinilai kerap menggunakan tangan aparat penegak hukum maupun gerakan pelaporan massa untuk membungkam pihak kritis.
"Kalau mereka tidak dipisahkan gawat negeri ini, kalau Prabowo tetap bersatu dengan geng Solo karena geng Solo terbukti mereka rakus akan kekuasaan dan ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun," tegas Refly Harun.
Emrus Sihombing juga memetakan komposisi menteri di kabinet saat ini yang terbagi ke dalam kelompok loyalis masa lalu, kelompok pragmatis, serta figur profesional yang telah bertransformasi mendukung penuh agenda pemerintahan baru.
Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan kabinet terhadap menteri yang dinilai masih memiliki loyalitas ganda agar pelaksanaan program kerja tidak terhambat oleh dinamika politik di luar pemerintahan.
Di bagian akhir perbincangan, kedua tokoh tersebut mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengusut kasus penyadapan tanpa pandang bulu sekaligus mengingatkan agar institusi kepolisian ke depan tetap menjaga netralitas sebagai penegak hukum yang profesional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
