Repelita Jakarta - Pengamat politik sekaligus Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, menghembuskan isu hangat terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, ia menyebut ada pimpinan partai politik besar yang berpotensi ikut terseret dan menjadi tersangka baru menyusul empat figur kepolisian yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri.
ADVERTISEMENT
Keempat tersangka yang sudah ditetapkan tersebut mencakup mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.
Muradi menjelaskan bahwa sosok ketua umum partai politik yang dimaksud memang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan operasi penyadapan di lapangan.
Meski demikian, figur tersebut disinyalir hadir dan aktif dalam ruang diskusi bersama para tersangka untuk membahas perancangan hingga upaya penghapusan barang bukti penyadapan.
"Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut operasi, tapi ikut diskusinya ada. Dan kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan keseret dan itu dari partai yang lumayan besar. (Sosok ketua umum?) Ya kira-kira begitulah," kata Muradi dalam program On Point di kanal YouTube Kompas TV yang dikutip pada Sabtu (7/11/2026).
Selain memperkirakan keterlibatan pimpinan parpol senior yang menjabat berkat campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Muradi juga mengutarakan pandangannya mengenai dampak politik nasional.
Ia menganggap skandal ini dapat menjadi titik balik konstelasi politik Indonesia, termasuk munculnya potensi perombakan susunan Kabinet Merah Putih hingga pergantian posisi Wakil Presiden.
Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk menghapus persepsi publik yang menganggap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih dibayang-bayangi oleh pengaruh politik Joko Widodo.
"Karena kan perasaan untuk didikte itu kan terus menerus. Kan sekarang beberapa orangnya beliau (Jokowi -red) sudah patah dan keluar dari pemerintah. Kalau pun masih ada (di kabinet) tidak lagi dominan, ya," jelas pakar yang juga peneliti di IPRC dan LAB 45 tersebut.
Spekulasi mengenai keterlibatan pimpinan parpol sebelumnya juga diembuskan oleh pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra yang mengeklaim adanya figur ketua umum parpol papan atas di parlemen yang mengetahui pergerakan posko penyadapan di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Pengamat tersebut menyebut figur yang memiliki kedekatan dengan Joko Widodo itu kini menjabat sebagai menteri dalam kabinet, hingga membuat publik berspekulasi mengaitkannya dengan nama Bahlil Lahadalia.
Menanggapi rumor tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pernyataan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menegaskan bahwa dirinya belum menerima maupun mendengar laporan resmi mengenai kabar yang menyangkut pimpinan parpol tersebut.
"Aku belum dengar, aku belum dengar," ujar Prasetyo Hadi pada Jumat (6/11/2026).
Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji secara tegas menampik tuduhan yang mengarah pada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Ia menegaskan bahwa desas-desus liar yang beredar luas di media sosial tersebut sama sekali tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," tegas Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Jumat (6/11/2026).
Sarmuji lantas mengingatkan publik pada kasus hoaks serupa yang pernah mencatut nama pimpinan Partai Golkar pada tahun 2024 mengenai tuduhan penganiayaan seorang wanita.
Ia menjelaskan bahwa kala itu spekulasi liar juga tertuju pada partai besar parlemen, namun fakta akhirnya membuktikan bahwa pelaku berasal dari pimpinan partai nonparlemen.
"Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya. Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, 'Ini A1! A1,’ seolah-olah A1," ungkap Sarmuji pada Jumat (6/11/2026).
Ia pun mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh opini publik yang belum terverifikasi secara sah.
"Kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar. Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu. Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi, ya?" tandas Sarmuji.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
