Repelita Jakarta - Mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Oegroseno mengungkap sejumlah kejanggalan serius terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan mendalam tersebut disampaikan Oegroseno dalam perbincangan di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn yang tayang pada Sabtu, 7 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam dialog tersebut, Oegroseno mengonfirmasi bahwa dirinya turut mendengar informasi mengenai dugaan keterlibatan mantan Kapolri lain selain Listyo Sigit Prabowo dalam lingkaran konspirasi penyadapan tersebut.
Ia menilai praktik penyadapan ilegal terhadap para ketua umum partai politik kerap dijadikan alat penekanan maupun pemerasan politik agar tokoh-tokoh tertentu tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
"Ini harus diungkap, tidak bisanya jenderal-jenderal ini, mungkin di samping jenderal ada orang luar yang mungkin mendanai, Pak Prabowo dijatuhkan duluan berarti kan ini ada makar, makar berkaitan dengan Pasal 191 KUHP," ujar Komjen Pol (Purn) Oegroseno.
Menurutnya, tindakan menyadap kepala negara merupakan bentuk ketidaksetiaan fatal yang melanggar pedoman kerja kepolisian Tribrata dan Catur Prasetya, khususnya poin Satya Haprabu.
Oegroseno menduga operasi penyadapan yang berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026 tersebut berkaitan erat dengan skenario politik jangka pendek maupun persiapan menuju kontestasi Pemilu 2029.
Ia menganalisis adanya skenario yang berupaya melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya genap lima tahun guna memuluskan jalan bagi pihak lain untuk naik ke tampuk kekuasaan.
Selain menyasar aktor intelektual serta sumber pendanaan peralatan sadap berharga mahal tersebut, Oegroseno juga menyoroti keras beban berat serta risiko keamanan yang dihadapi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi saat mengusut perkara ini.
Ia mengingatkan agar pengamanan pribadi atau close protection di sekitar Kapolri Suyudi diperketat secara luar biasa, termasuk mengganti seluruh perangkat pengawal dan penasihat yang diragukan loyalitasnya.
"Ini harus dihindari, kalau ini bisa dihindari ya sekarang paling mudah membunuh orang tidak harus dengan nembak misalnya begitu, diracun bisa mati ya kan, tapi kan ekstra hati-hati," tegas Oegroseno.
Oegroseno juga menyarankan pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membentuk Dewan Kehormatan Polri agar sidang etik terhadap perwira tinggi bintang empat dapat berjalan cepat tanpa terkendala hierarki kepangkatan.
Di akhir perbincangan, ia mendorong Kapolri Jenderal Suyudi bersama Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus dugaan makar dan penyadapan ini secara transparan demi mengembalikan marwah institusi kepolisian dan menegakkan prinsip kesamaan di hadapan hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
