Repelita Jakarta - Jurnalis senior Hersubeno Arief membedah semakin menguatnya kecurigaan publik terhadap peran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Analisis politik mengenai kunci utama pengungkapan kasus tersebut disampaikan Hersubeno Arief melalui tayangan kanal YouTube Hersubeno Point pada Sabtu, 7 November 2026, yang menyoroti fakta kontras antara penyadapan terhadap kepala negara sementara Gibran Rakabuming Raka dan lingkaran terdekat penguasa lama justru luput dari sasaran.
Hersubeno menjelaskan bahwa dari sekitar enam ribu nomor telepon yang menjadi target operasi sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tidak ditemukan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, keluarga Joko Widodo, maupun sosok kunci yang dijuluki kelompok Solo seperti mantan Mensesneg Pratikno.
"Kalau yang tidak ada kaitannya dengan Joko Widodo kan harusnya Gibran itu juga ikut disadap kalau orang sekadar ingin tahu apa yang terjadi dengan pemerintahan kita atau punya niat seperti yang dikatakan oleh Mensesneg Prasetyo ini ada mengarah kepada makar," ujar Hersubeno Arief.
Ia menguraikan bahwa kuatnya dugaan yang mengarah kepada Joko Widodo didorong oleh jejak hubungan patronase yang panjang dengan Listyo Sigit Prabowo sejak keduanya bertugas bersama di Kota Solo pada tahun 2011 hingga mengantarkannya menjadi Kapolri terlama pascareformasi.
Selain itu, Hersubeno mengaitkan periode penyadapan pada tahun kedua pemerintahan Prabowo dengan memanasnya hubungan kedua tokoh, yang terlihat dari sulitnya Joko Widodo menghubungi Prabowo serta mulai terpinggirkannya peran Gibran Rakabuming Raka di lingkar pemerintahan.
Ia juga menyinggung kembali pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai rumor kesepakatan masa jabatan presiden dua tahun serta manuver perombakan kabinet, pencopotan Listyo Sigit Prabowo, hingga pergeseran sejumlah perwira tinggi TNI yang dikenal dekat dengan kekuasaan sebelumnya.
Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi serta kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran dinilai mempertegas sikap Prabowo yang membiarkan proses hukum berjalan independen demi memutus bayang-bayang kekuasaan lama.
"Dalam sebuah operasi pengumpulan informasi siapa yang disadap memang penting, tetapi siapa yang tidak disadap dan siapa yang menerima manfaat atau punya motif punya kepentingan dalam aksi penyadapan itu menurut saya jauh lebih penting," tegas Hersubeno Arief.
Menutup ulasannya, Hersubeno mendesak penyidik kepolisian untuk berani mengungkap siapa pemberi perintah serta pihak yang menerima manfaat dari penyadapan terhadap kepala negara tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
