Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memantik analisis mendalam terkait skenario di balik operasi tersebut dari praktisi keuangan dan analis geopolitik, Dr Gema Goeyardi.
Dalam pemaparannya, Dr Gema Goeyardi mengemukakan klaim mengejutkan bahwa peretasan sistem komunikasi tersebut disinyalir sebagai bagian dari konspirasi besar perebutan kekuasaan yang didanai hingga puluhan triliun rupiah.
ADVERTISEMENT
Ia membeberkan besaran uang muka operasi tersebut yang mencapai angka puluhan triliun rupiah demi mengguncang fondasi kepemimpinan nasional.
“Jadi siapa sebenarnya yang nyuruh nyadap Presiden Prabowo ini? Ini adalah 100 persen makar. Presiden ini kalau turun ternyata sudah disiapkan penggantinya. Biaya penyadapan, biaya semua konspirasi ini uang mukanya Rp25 triliun dan budget-nya kira-kira di Rp50 sampai Rp60 triliun,” ungkap Gema Goeyardi.
Menurut penjelasannya, donatur utama di balik skenario tersebut diduga merupakan seorang mafia koruptor yang anaknya tengah tersandera kasus hukum.
Ia menilai operasi ini mencakup agenda multidimensi, mulai dari perancangan disinformasi, propaganda massal, pelemahan kepercayaan publik, hingga memicu pembelahan sosial demi menghadapi kebijakan pemerintah.
Gema Goeyardi memetakan empat kelompok utama yang diduga berkolaborasi dalam gerakan tersebut, yakni jaringan koruptor, oligarki lokal dan asing sektor komoditas, elite global, serta pergerakan aktor politik di balik layar.
Secara spesifik, ia juga memberikan peringatan mengenai potensi gelombang perang kognitif yang dirancang secara terstruktur menjelang tanggal 10 November 2026.
Strategi perang kognitif tersebut disinyalir memanfaatkan figur publik, pembuat konten media sosial, akademisi, hingga pengguna platform digital untuk membentuk opini publik secara negatif.
Selain itu, ia memaparkan klaim mengenai keberadaan kabinet bayangan dan figur calon presiden pengganti yang ia sebut dengan julukan Lurah Barat.
Dugaan mengenai cakupan target juga diutarakan Gema Goeyardi dengan menyebut lebih dari 6.000 nomor telepon telah diretas, termasuk saluran komunikasi miliknya pribadi.
Ia menyoroti risiko kebocoran data strategis negara seperti kebijakan ekonomi, agenda kepresidenan, hingga pergerakan dana investasi Danantara yang berpotensi diakses oleh pihak asing seperti Singapura dan China.
Atas ancaman keamanan cyber nasional tersebut, ia mendesak pemerintah segera melangsungkan audit forensik menyeluruh terhadap sistem Lawful Interception Management System serta merumuskan regulasi khusus penanganan spionase.
“Kalau presiden saja bisa disadap, bagaimana nasib kita masyarakat biasa ini?” kata Gema Goeyardi.
Pemaparan ini mengemuka saat penyidik Bareskrim Polri terus memproses kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jenderal kepolisian lainnya.
Meski analisis mengenai besaran anggaran hingga kabinet bayangan tersebut diuraikan oleh narasumber, penentuan kebenaran atas motif politik dan aliran dana tersebut sepenuhnya berada dalam ranah penyidikan aparat penegak hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
