Repelita Jakarta - Jurnalis senior Hersubeno Arief membedah menguatnya kecurigaan publik terhadap peran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Analisis politik mengenai benang merah operasi pengumpulan informasi rahasia tersebut disampaikan Hersubeno Arief melalui tayangan kanal YouTube Hersubeno Point pada Sabtu, 7 November 2026.
ADVERTISEMENT
Hersubeno menyoroti kejanggalan dari sekitar enam ribu nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan sepanjang tahun 2025 hingga 2026, di mana tidak ditemukan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, keluarga Joko Widodo, maupun lingkaran dekatnya seperti Pratikno.
"Kalau yang tidak ada kaitannya dengan Joko Widodo kan harusnya Gibran itu juga ikut disadap kalau orang sekadar ingin tahu apa yang terjadi dengan pemerintahan kita atau punya niat seperti yang dikatakan oleh Mensesneg Prasetyo ini ada mengarah kepada makar," ujar Hersubeno Arief.
Ia menguraikan bahwa kuatnya kecurigaan terhadap Joko Widodo sebagai aktor di balik peristiwa ini didorong oleh jejak hubungan patronase yang panjang dengan Listyo Sigit Prabowo sejak keduanya bertugas di Kota Solo pada tahun 2011.
Selain itu, Hersubeno mengaitkan rentang waktu penyadapan pada tahun kedua pemerintahan Prabowo dengan memanasnya hubungan kedua tokoh, yang ditandai dengan sulitnya Joko Widodo menemui Prabowo serta mulai terpinggirkannya peran Gibran Rakabuming Raka di lingkar kabinet.
Ia juga menyinggung kembali pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai rumor kesepakatan masa jabatan presiden dua tahun serta manuver perombakan kabinet, pencopotan Listyo Sigit Prabowo, hingga pergeseran sejumlah perwira tinggi TNI yang dikenal dekat dengan penguasa lama.
Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi serta kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran dinilai mempertegas sikap Prabowo yang membiarkan proses hukum berjalan independen demi memutus bayang-bayang kekuasaan lama.
"Dalam sebuah operasi pengumpulan informasi siapa yang disadap memang penting, tetapi siapa yang tidak disadap dan siapa yang menerima manfaat atau punya motif punya kepentingan dalam aksi penyadapan itu menurut saya jauh lebih penting," tegas Hersubeno Arief.
Menutup ulasannya, Hersubeno mendesak tim penyidik kepolisian untuk tidak berhenti pada penetapan para jenderal pelaksana lapangan saja, melainkan berani mengungkap siapa pemberi perintah serta pihak yang menikmati keuntungan dari penyadapan kepala negara tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
