Repelita Jakarta - Praktek penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk konspirasi politik dan ekonomi tingkat tinggi yang melibatkan jaringan penyokong dana fantastis.
Praktisi keuangan sekaligus analis geopolitik Dr Gema Goeyardi mengutarakan bahwa aksi peretasan tersebut dikendalikan oleh kekuatan mafia koruptor untuk menggoyahkan posisi pemerintahan secara terstruktur.
ADVERTISEMENT
Ia mengklaim penyandang dana utama operasi makar tersebut memanfaatkan momentum penyadapan untuk menyiapkan skenario pergantian kepemimpinan nasional.
“Jadi siapa sebenarnya yang nyuruh nyadap Presiden Prabowo ini? Ini adalah 100 persen makar. Presiden ini kalau turun ternyata sudah disiapkan penggantinya. Biaya penyadapan, biaya semua konspirasi ini uang mukanya Rp25 triliun dan budget-nya kira-kira di Rp50 sampai Rp60 triliun,” kata Gema Goeyardi.
Menurut penjelasannya, aksi ini disokong oleh mafia koruptor yang berkepentingan menyelamatkan posisi anaknya yang sedang terjerat masalah hukum.
Dalam pemaparannya, Gema Goeyardi turut membeberkan rancangan kabinet bayangan yang mengusung sosok berjuluk Lurah Barat sebagai calon presiden pengganti jika skenario pelengseran berjalan sesuai rencana.
Ia memetakan empat pilar utama penyokong konspirasi, meliputi jaringan koruptor, oligarki komoditas lokal dan internasional, elite global, hingga pergerakan aktor politik di balik layar.
Gema Goeyardi memproyeksikan bakal terjadi gelombang serangan perang kognitif yang dirancang secara terencana menjelang 10 November 2026 mendatang.
Pelaksanaan perang kognitif tersebut disinyalir menggalang kekuatan pembuat konten media sosial, publik figur, akademisi, hingga pengamat untuk membentuk persepsi publik yang merugikan pemerintah.
Selain menyasar Kepala Negara, ia menyebutkan bahwa sebanyak 6.000 nomor telepon pejabat strategis hingga dirinya pribadi turut diretas oleh oknum operasional.
Ia mengkhawatirkan kebocoran data strategis pengelolaan aset Danantara serta kebijakan ekonomi sensitif diserahkan kepada asing seperti pihak Singapura dan China.
Menanggapi ancaman peretasan skala besar ini, ia meminta pemerintah segera melangsungkan audit forensik terhadap sistem Lawful Interception Management System.
“Kalau presiden saja bisa disadap, bagaimana nasib kita masyarakat biasa ini?” tegas Gema Goeyardi.
Analisis mendalam tersebut disampaikan seiring penanganan skandal penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri yang telah menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal kepolisian lainnya.
Kendati demikian, seluruh tuduhan terkait anggaran puluhan triliun rupiah maupun kabinet bayangan tetap memerlukan proses verifikasi dan pembuktian hukum oleh instansi kepolisian.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
