[VIRAL] Skandal Ijazah Palsu Bongbong Marcos Ijazah Palsu Final: Bongbong Marcos Tetap Presiden dan Ironi Rakyat Filipina

Repelita Manila - Persoalan mengenai validitas dokumen akademik yang melibatkan Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr tetap menjadi diskursus serius dalam sejarah politik nasional Filipina.

Pihak Universitas Oxford di Inggris secara resmi telah memberikan klarifikasi bahwa meskipun Bongbong Marcos terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun 1975, dirinya tercatat tidak pernah menuntaskan studi tingkat sarjana.

Otoritas universitas menegaskan bahwa rekam jejak akademik sang presiden menunjukkan ketidaklulusan dalam ujian pendahuluan yang menjadi syarat utama untuk melanjutkan jenjang pendidikan di sana.

Sebagai gantinya pihak universitas memberikan Special Diploma in Social Studies pada tahun 1978 yang secara tegas dinyatakan oleh pihak Universitas Oxford bukan merupakan sebuah gelar akademik resmi atau setara dengan gelar sarjana.

Klarifikasi serupa juga muncul dari Wharton School di University of Pennsylvania Amerika Serikat terkait klaim pendidikan pascasarjana yang pernah dicantumkan dalam profil resminya.

Data dari institusi tersebut mengonfirmasi bahwa Bongbong Marcos memang sempat menempuh pendidikan Master of Business Administration (MBA) namun mengundurkan diri sebelum menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib.

Juru bicara kepresidenan Filipina sempat menyatakan bahwa sang presiden tidak pernah melakukan misinterpretasi terhadap latar belakang pendidikannya kepada publik selama ini.

Namun berbagai laporan investigasi dari media nasional Filipina seperti Rappler menunjukkan adanya koreksi berulang pada resume resmi miliknya terkait penggunaan istilah gelar sarjana.

Hingga saat ini status kewarganegaraan dan kemampuan baca tulis yang menjadi syarat konstitusional di Filipina tetap membuat posisi kepemimpinannya sah secara hukum meskipun terdapat polemik ijazah.

Dukungan politik terhadap dinasti Marcos tetap mendominasi suara nasional dengan capaian signifikan pada pemilihan umum terakhir yang membawanya ke kursi kepresidenan.

Masyarakat internasional terus mengamati perkembangan transparansi administratif ini sebagai bagian dari akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh seorang kepala negara di Asia Tenggara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok