Repelita Makassar - Perpecahan sikap melanda institusi pendidikan tinggi di Indonesia terkait keterlibatan universitas dalam pengelolaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah kampus besar di wilayah Jawa secara terbuka menyatakan penolakan, sementara beberapa universitas di Makassar justru mulai melakukan langkah implementasi di lapangan.
ADVERTISEMENT
Universitas Hasanuddin atau Unhas menjadi perguruan tinggi yang paling progresif di Sulawesi Selatan dengan meresmikan fasilitas dapur khusus untuk mendukung program tersebut di lingkungan kampus.
Langkah serupa juga mulai ditunjukkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan sinyal positif untuk melaksanakan program unggulan di bawah naungan pemerintahan baru saat ini.
Kasubdit Humas dan Protokoler Unismuh Makassar, Hadi Saputra, menyatakan bahwa kebijakan kampus akan selalu sejalan dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
"Belum pernah ada pembahasan soal itu. Namun sekali lagi, sikap Unismuh tentu akan sejalan dengan sikap PP Muhammadiyah," kata Hadi saat memberikan keterangan pers pada Kamis 7 Mei 2026.
Hadi mengungkapkan bahwa otoritas pusat organisasi melihat program pemberian asupan gizi ini sebagai sebuah kemauan politik yang sangat positif dari pihak pemerintah untuk rakyat.
"Oleh karena itu Muhammadiyah harus terdepan dalam implementasinya," ujarnya memberikan penegasan mengenai komitmen institusinya dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional tersebut.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, sebelumnya telah mencanangkan program ini dengan sebutan Program Makan Bergizi Muhammadiyah saat peluncuran ratusan dapur gizi pada Oktober 2025.
Dalam pandangannya, upaya ini merupakan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas kesehatan generasi muda serta meningkatkan tingkat kecerdasan anak bangsa melalui asupan nutrisi yang layak.
“Bahkan di beberapa sekolah ada praktik baik makan bergizi, meskipun pada umumnya masih berbayar. Tapi sekolah-sekolah yang tidak berbayar siapa yang melayani?" ujar Haedar memberikan catatan penting.
Tokoh sentral Muhammadiyah ini berpendapat bahwa kemajuan sebuah bangsa di masa depan harus didasari oleh fondasi fisik yang kuat serta kemampuan berpikir yang sehat dari putra-putrinya.
“Semangatnya itu, bersama meningkatkan gizi anak bangsa. Sehingga nanti anak-anak bangsa kita itu tinggi-tinggi, sehat, dan cerdas-cerdas,” tukasnya mengenai visi jangka panjang dari keterlibatan ormas tersebut.
Haedar tidak menutup mata terhadap berbagai kendala teknis yang sempat terjadi di lapangan seperti kasus alergi hingga risiko keracunan yang perlu dievaluasi secara berkala.
“Jadi itu argumen dasar kenapa PP Muhammadiyah mengambil program ini, dan bekerja sama untuk program ini,” tegasnya guna memperjelas posisi organisasi terhadap program kolaboratif tersebut.
Sikap kontras ditunjukkan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang secara tegas menolak pembangunan dapur pengelola makanan di area kampus mereka.
Badan Eksekutif Mahasiswa KM IPB University juga menyuarakan penolakan keras dengan argumentasi bahwa institusi akademik bukanlah tempat yang tepat untuk menjalankan proyek penyediaan pangan.
Kondisi yang sama juga terjadi di Universitas Gadjah Mada di mana isu pembangunan fasilitas gizi ini memicu perdebatan internal yang cukup sengit di kalangan akademisi serta para pensiunan.
Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang mengenai fungsi murni perguruan tinggi antara pengabdian masyarakat secara praktis dengan penjagaan independensi institusi akademik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
