Repelita Jakarta - Hasil riset Matriks Politik Indonesia dalam rangka dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap evaluasi kritis publik.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjadi tiga nama teratas dengan persepsi buruk tertinggi.
ADVERTISEMENT
Penelitian lapangan yang diselenggarakan sepanjang 10 hingga 15 Oktober 2026 mencatat Natalius Pigai menerima angka ketidakpuasan publik sebesar 82,6 persen.
Nusron Wahid menyusul di urutan kedua dengan capaian 78,3 persen, kemudian Dody Hanggodo melengkapi posisi tiga besar setelah memperoleh angka 75,2 persen.
Riset ini turut memotret respon responden atas dinamika perombakan kabinet, di mana 52,4 persen publik menyatakan tidak puas terhadap langkah perombakan susunan pembantu presiden.
Sebaliknya, porsi responden yang menyatakan puas hanya menyentuh angka 41,3 persen, sementara 6,3 persen sisanya memilih tidak memberikan jawaban.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, memaparkan hasil evaluasi tersebut dalam siaran pers resmi pada Rabu, 21 Oktober 2026.
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi.
Deretan nama lain yang meraih penilaian kurang memuaskan meliputi Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto sebesar 68,2 persen, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejumlah 65,7 persen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mencatatkan angka 60,7 persen, disusul Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang berada di angka 55,3 persen.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengantongi 50,7 persen, Menteri PANRB Rini Widyantini 45,5 persen, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 40,3 persen.
Mengenai dinamika yang menyelimuti nama Nusron Wahid, tingkat popularitas sang pejabat tercatat berada pada kisaran 72,9 persen di mata responden.
Sorotan masyarakat kepada Nusron dipicu oleh mengemukanya isu hukum terkait penanganan perizinan Hak Guna Bangunan di wilayah Kabupaten Bogor.
“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” ujarnya.
Adapun Natalius Pigai memiliki tingkat pengenalan publik mencapai 54,3 persen di dalam rentang penelitian yang dilakukan.
Rekam jejak Pigai sewaktu memimpin kementerian tak lepas dari polemik internal, termasuk dinamika gugatan hukum yang dilayangkan jajaran pegawainya sendiri.
“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya, hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” kata Supriyadi.
Untuk Dody Hanggodo, tingkat popularitas sosok tersebut berada di level 27,7 persen di tengah berbagai isu terkait kebijakan dinas luar negeri maupun rotasi internal kementerian.
Bahlil Lahadalia tercatat sebagai figur yang paling populer dalam daftar evaluasi ini dengan tingkat pengenalan masyarakat mencapai 85,3 persen.
Mengenai frekuensi penataan kabinet yang berlangsung, tercatat terjadi delapan kali perubahan komposisi pejabat sejak kepemimpinan berjalan dari Oktober 2025.
“Banyaknya gelombang reshuffle kabinet ternyata dinilai belum memuaskan bagi publik, hanya 41,3 persen yang merasa puas,” ujarnya.
Mencermati pergantian pada pos bendahara negara, Supriyadi memberikan catatan khusus terkait stabilitas penentuan arah kebijakan strategis pemerintah.
“Reshuffle paling mencolok pada pos Menteri Keuangan yang masing-masing hanya menjabat satu tahun menunjukkan indikasi permasalahan dalam arah kebijakan ekonomi, dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Indikator utama yang mendorong ketidakpuasan responden terhadap kinerja pembantu presiden didominasi oleh pencapaian kerja yang minim sebesar 45 persen.
Faktor penyertanya meliputi sikap atau pernyataan kontroversial sebanyak 31,1 persen, serta indikasi keterlibatan persoalan hukum yang mencapai 10 persen.
Penarikan sampel riset ini mengikutsertakan 1.200 responden yang tersebar secara acak bertingkat di seluruh provinsi Indonesia, membawa tingkat kesalahan sebesar kurang lebih 2,9 persen pada derajat kepercayaan 95 persen.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
