Repelita Jakarta - Keputusan mengejutkan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk absen langsung dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB ke-81 yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 28 September 2026 mendatang.
Langkah ini tergolong tidak biasa mengingat sang kepala negara belakangan ini dikenal sangat gencar menghadiri berbagai macam forum internasional, baik yang bersifat pertemuan bilateral maupun kegiatan sepihak tingkat global.
ADVERTISEMENT
Padahal perhelatan rutin di markas besar perserikatan bangsa tersebut dinilai sangat krusial dan efisien bagi seorang pemimpin negara untuk berdialog langsung dengan ratusan pucuk pimpinan dunia lainnya.
Informasi mengenai ketidakhadiran sang presiden ini disiarkan melalui sebuah tayangan ulasan politik pada kanal YouTube Hersu Beno Point yang dipandu oleh jurnalis senior Hersubeno Arief.
Dalam pemaparannya, hal yang tidak kalah memicu tanda tanya publik adalah keputusan sang kepala negara yang tidak mendelegasikan mandat tersebut kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Alih-alih mengutus sang wakil presiden, pucuk pimpinan kabinet justru menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memimpin delegasi resmi Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi yang sangat prestisius itu.
Kebijakan strategis ini sebelumnya telah dikonfirmasi secara resmi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivon Mewengkang, dalam sesi taklimat media di kantor kemenlu pada hari Kamis lalu tanggal 17 September 2025.
Ivon Mewengkang menerangkan dalam pernyataannya, "dapat kami sampaikan sesuai arahan Presiden RI kehadiran Pemerintah Republik Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan tentunya kehadiran Menl ini sebagai wakil Indonesia di high level week un sesi ke-81 dan tetap akan memberikan political weight tidak mengurangi komitmen PEM terhadap multilateralisme dan dalam berbagai pembahasan isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama dan menjadi interest kita terima kasih".
Melalui analisisnya di kanal YouTube Hersu Beno Point, sang pembawa acara Hersubeno Arief menyebutkan bahwa keputusan memutus kehadiran ini mengembalikan ingatan publik pada pola kepemimpinan era sebelumnya.
Mantan Presiden Joko Widodo tercatat memiliki rekam jejak tidak pernah menginjakkan kaki secara langsung di forum sidang umum tersebut sepanjang sepuluh tahun mengemban masa jabatannya.
Pada periode pertama kepemimpinannya, Joko Widodo konsisten menyerahkan kendali delegasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berbicara di mimbar internasional.
Bahkan pada tahun 2019, Jusuf Kalla sempat mengutarakan harapan besar agar sang presiden bersedia hadir langsung demi mengamankan posisi tawar diplomasi Indonesia yang dinilai memiliki bobot protokoler berbeda jika dipimpin kepala negara.
Ketika memasuki masa jabatan periode kedua, tradisi mangkir dari markas PBB di New York tersebut tetap dipertahankan oleh ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Joko Widodo tercatat hanya pernah menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak dua kali secara virtual melalui pemutaran rekaman video pada saat dunia dilanda situasi pandemi global sekitar tahun 2020 dan 2021.
Selebihnya, posisi Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang kedudukannya setingkat menteri dalam tiga kali pelaksanaan sidang berturut-turut yakni pada tahun 2022, 2023, hingga 2024.
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memilih menyubstitusi posisinya dengan menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono kini memicu bola salju spekulasi politik di tingkat domestik.
Muncul dugaan dan analisis dari berbagai kalangan yang mengaitkan fenomena ini dengan porsi peran politik yang diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka di dalam internal pemerintahan.
Hersubeno Arief mensinyalir adanya kasak-kusuk ketidaknyamanan di lingkungan internal karena sang wakil presiden dianggap tidak memperoleh porsi tugas yang cukup signifikan dalam urusan luar negeri.
Hingga saat ini, mantan Wali Kota Solo tersebut tercatat baru satu kali diberi panggung internasional yang besar, yakni saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Johannesburg pada November 2020 silam.
Selain itu, sang wakil presiden juga sempat melawat selama dua hari pada tanggal 15 hingga 16 September 2025 ke negara tetangga Papua Nugini guna menghadiri perayaan hari kemerdekaan mereka.
Absennya nama sang wakil presiden dalam penugasan ke markas PBB ini dinilai mempertegas isu keretakan hubungan di balik layar antara kubu istana dengan lingkar kekuasaan Solo.
Ditambah lagi, situasi politik dalam negeri kian menghangat seiring mencuatnya gugatan hukum tata negara yang dilayangkan oleh pakar hukum Dr Denny Indrayana terkait perselisihan hasil pemilu yang kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
