Repelita Jakarta - Gelombang restrukturisasi mendadak di tubuh kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Melalui sebuah tayangan video yang diunggah di kanal YouTube #AnharGonggongOfficial pada hari Jumat, 18 September 2026, pakar sejarah senior Prof. Anhar Gonggong menyampaikan analisis mendalam terkait implikasi politis serta bayang-bayang krisis ekonomi yang berpotensi dihadapi oleh Indonesia.
ADVERTISEMENT
Sejarawan tersebut memperingatkan agar pemerintah saat ini belajar dari memori kolektif bangsa pada periode 1960 hingga 1965, di mana saat itu instabilitas politik yang berlebihan berujung pada kebangkrutan ekonomi nasional.
Menurut Prof. Anhar Gonggong dalam diskusinya, dinamika ekonomi Indonesia saat ini kian kompleks akibat lonjakan utang negara yang menyentuh angka Rp10.000 triliun, kendala pada anggaran proyek infrastruktur, serta ancaman rantai pasok bahan bakar minyak global imbas konflik di Selat Hormus dan Laut Merah.
Beliau menggarisbawahi bahwa pergantian tampuk kepemimpinan fiskal kepada Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan yang baru perlu diuji secara objektif efektivitasnya dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Di sisi lain, narasumber juga menyoroti maraknya kasus hukum yang ditangani KPK belakangan ini, seperti dugaan korupsi suap Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yang dinilai kian menambah berat beban moral serta stabilitas nasional.
Prof. Anhar Gonggong mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera merangkul para ekonom dan ilmuwan politik terbaik bangsa untuk duduk bersama merumuskan ulang formula kebijakan fiskal yang berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat demi menghindari risiko keruntuhan ekonomi.
Pihaknya juga meminta pemerintah tidak mengabaikan berbagai kritik publik yang berkembang, termasuk substansi pesan moral yang tersirat dalam pidato Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai instrumen evaluasi internal kabinet yang sehat di era demokrasi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
