Repelita [Jakarta] - Pernyataan terkait istilah "londo ireng" yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang respons dari pelbagai kalangan.
Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, memberikan kritikan menohok mengenai bagaimana seharusnya pejabat negara menyikapi aspirasi publik.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangannya, setiap penyelenggara negara memikul kewajiban untuk mendengarkan pelbagai bentuk masukan maupun teguran dari warga.
Andi menegaskan bahwa dinamika kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab seorang pejabat publik.
"Sebagai penyelenggara negara itu ya dengarkan kritik warga," ujar Andi pada Kamis (30/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa operasional dan gaji para pejabat dibiayai langsung dari uang rakyat sehingga dituntut untuk peka.
"Mereka digaji dari iuran uang warga untuk peka atas kritik, keluhan, bahkan cacian mungkin," ucapnya.
Aktivis ini juga menyarankan agar pejabat yang merasa tidak sanggup menghadapi sorotan warga sebaiknya melepaskan jabatannya.
"Kalau nggak kuat dikritik ya mundur, jadi warga negara biasa aja," tegasnya.
Andi amat menyayangkan sikap aparat negara yang tetap menikmati fasilitas publik namun menunjukkan resistensi terhadap suara masyarakat.
"Nikmati uang iuran banyak warga kok sinis dengar kritikannya," tandasnya.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menilai reaksi publik atas istilah tersebut sangat berlebihan.
Hasan menganggap bahwa kritikan keras terhadap pidato Presiden menunjukkan adanya pemahaman kebebasan berpendapat yang tidak seimbang.
Menurutnya, hak bersuara mestinya berjalan secara dua arah antara masyarakat dan pihak pemerintah.
"Seharusnya, kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengatai-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda," ujar Hasan pada Kamis (30/7/2026).
Hasan menilai sebagian kelompok aktivis seolah memaksakan agar kebebasan berpendapat hanya berlaku searah untuk kepentingan mereka semata.
"Sebagian teman-teman kita yang merasa menjadi pejuang keadilan sosial, menjadi aktivis itu, secara mentalitas, mereka ingin memaksakan jalan satu arah di jalan yang harusnya bisa dua arah," tutur Hasan.
"Jadi mereka ingin one way itu di jalan yang harusnya bisa two way," tambahnya.
Ia mengulas kembali beragam julukan hingga stigma tajam yang selama ini kerap dialamatkan publik kepada Presiden Prabowo.
"Saya kasih contoh, apa saja label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo," ucapnya.
"Coba sebutin aja, dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka kata-katanya terhadap Presiden Prabowo," sambungnya.
Namun situasi dinilainya berbalik ketika Presiden melontarkan kiasan mengenai figur yang disebut sebagai "londo ireng".
"Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo ireng langsung meradang-meradang. Langsung marah-marah. Seolah-olah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa jajaran pemerintah memiliki hak penuh untuk memberikan respons balik ataupun mengoreksi kekeliruan informasi di masyarakat.
"Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengatai-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda," terangnya.
"Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini bisa menjadi benar," tegas Hasan.
Ia meminta semua pihak tidak bersikap reaktif tatkala pemerintah menyebut adanya oknum bertopeng pengamat, wartawan, atau LSM.
"Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
