Repelita Jakarta - Pengamat politik Heru Subagia menyodorkan analisis mengenai konstelasi kepemimpinan nasional pasca munculnya vonis pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung.
Heru menilai vonis dari lembaga peradilan tertinggi tersebut secara yuridis mengharuskan Gibran untuk bersikap legawa serta taat hukum demi menjaga kehormatan tata negara.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Heru Subagia dalam keterangannya kepada para awak media pada Minggu, 1 November 2026.
"Dengan pertimbangan sangat-sangat matang dan konstitusional dalam hal ini, produk dari MA dan MK yang sudah nyata-nyata secara keseluruhan mengeluarkan putusan yang tentunya membuat Gibran harusnya taat terhadap hukum dengan sukarela mundur," ujar Heru kepada awak media, Minggu (1/11/2026).
Apabila Gibran mundur dari posisinya, Heru meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk menunjuk pendamping baru guna menyelesaikan masa jabatan hingga 2029.
Ia menegaskan bahwa figur figur senior kompetitor pada kontestasi 2024 seperti Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan bukan merupakan pilihan ideal dalam skenario ini.
"Yang jelas saya katakan bukan Ganjar Pranowo ataupun juga Anies Baswedan, mereka para mantan-mantan capres 2024 kemarin," ucap dia.
"Tetapi, Prabowo sepenuhnya mempunyai hak prerogatif, hak istimewa untuk memilih siapa yang akan dijadikan wakil presiden, dan tentunya nanti akan diserahkan ke sidang istimewa DPR MPR," lanjut Heru.
Dari jajaran petinggi partai koalisi, Heru menyebut nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang patut masuk dalam bursa pertimbangan.
"Tentunya partai pendukung yang tergabung dalam pengusung Prabowo-Gibran di 2024 kemarin, PAN dan Golkar yang menjadi prioritas. Dan di situ, Golkar ada Bahlil dan PAN ada Zulkifli Hasan," tambahnya.
Namun, pengamat politik lulusan UGM ini secara khusus mengunggulkan sosok Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk mengisi posisi RI 2 mendampingi Presiden Prabowo.
Pengalaman panjang Zulhas yang pernah memimpin MPR RI, menjabat Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, hingga Menko Pangan dinilai menjadi modal krusial dalam memperkuat jalannya roda pemerintahan.
"Loyalitas dan dedikasi kepartaian dan secara pribadi Zulkifli Hasan dan PAN sudah tidak diragukan. Ini kekompakan personal dan partai politik menjaga stabilitas dan dinamika mengawal kebijakan hingga akhir kepemimpinannya," jelasnya.
"Dan tentunya dengan sederet pengalaman dan juga integritas dan loyalitas tentunya ke Prabowo, kepemerintahan, Zulkifli Hasan sepertinya menjadi pilihan," imbuhnya.
Heru menambahkan bahwa kehadiran Zulhas di pucuk pimpinan nasional turut mewakili aspek pemerataan geografis dari wilayah luar Jawa, khususnya Pulau Sumatra.
"Kekuatan-kekuatan geografis ini memberikan dukungan secara komprehensif bagaimana pemerintahan Prabowo menyertakan orang-orang politisi di berbagai daerah Indonesia menjadi bagian integral tak terpisahkan dalam rangka membangun, mensejahterakan, dan pengabdiannya Prabowo-Zulkifli Hasan kepada bangsa dan negara," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
