Repelita Jakarta - Janji penyediaan sembilan belas juta lapangan pekerjaan yang digaungkan secara masif sepanjang masa kampanye pemilu serentak kini berbalik menjadi sorotan sosiopolitik yang sangat tajam.
Target ambisius sektor ketenagakerjaan tersebut dinilai tidak realistis oleh lingkaran dalam istana kepresidenan serta memicu perdebatan mengenai akuntabilitas pemenuhan janji politik di lapangan.
ADVERTISEMENT
Rangkaian polemik mengenai kalkulasi penyerapan tenaga kerja nasional yang dinilai berlebihan itu dilaporkan secara berkala melalui unggahan akun sosial media Threads milik alpha.invest98.
Takarir analitis dari pengamat pasar modal domestik tersebut dirilis secara resmi kepada publik pada hari Kamis tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam.
"JANJI 19 JUTA LAPANGAN KERJA?
PENASIHAT PRABOWO MALAH BILANG: TANYAKAN KE GIBRAN!
TARGETNYA TAK REALISTIS!
Janji 19 juta lapangan kerja yang digaungkan saat kampanye kini justru menjadi sorotan.
Penasihat Presiden Prabowo menyebut angka tersebut merupakan janji kampanye Gibran, bukan janji Prabowo, bahkan cenderung bersifat hiperbola," tulis akun alpha.invest98 mengutip rilis pemberitaan Info Indonesia.
Langkah melempar tanggung jawab operasional atas realisasi program ekonomi makro tersebut segera memicu gelombang kekecewaan mendalam serta reaksi sinis dari masyarakat sipil.
Warganet mengecam penggunaan data bombastis yang sekadar dijadikan instrumen penarik suara pemilih, sementara beban pemulihan angka pengangguran pekerja kelas menengah tetap terbengkalai.
"Rakyat dijanjikan jutaan lapangan kerja.
Namun, ketika target itu dipertanyakan, publik justru diarahkan untuk bertanya kepada Gibran.
Kalau janji kampanye sendiri kini disebut cenderung hiperbola, siapa yang harus bertanggung jawab atas harapan jutaan rakyat?," sambung akun alpha.invest98 mempertanyakan komitmen moral birokrasi pemerintahan baru.
Dinamika ini bergulir beriringan dengan mencuatnya krisis legitimasi hukum yang melilit kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca-putusan Mahkamah Agung.
Masyarakat siber mendesak kabinet ekonomi Presiden Prabowo Subianto konsisten merancang roadmap penyerapan tenaga kerja yang riil guna mencegah timbulnya risiko miskin berencana massal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
