Repelita Jakarta - Isu politik terkini mendadak gempar setelah beredar kabar mengenai penahanan beberapa perwira tinggi aktif di jajaran Kepolisian Republik Indonesia.
Kanal YouTube AZT pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 mengungkapkan adanya desas-desus mengenai empat jenderal yang diduga telah diamankan oleh pihak Makob Brimob.
ADVERTISEMENT
Narator dalam tayangan video tersebut menjelaskan bahwa salah satu perwira yang santer dikabarkan ikut terseret merupakan seorang jenderal aktif dengan pangkat bintang empat.
Publik pun mulai berspekulasi lantaran inisial nama yang beredar di tengah masyarakat mengarah kepada mantan pejabat tinggi Korps Bhayangkara.
Terkait dengan desas-desus penahanan para pejabat kepolisian tersebut, pihak Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya telah mengadakan sebuah konferensi pers.
Akan tetapi, pihak Humas Polri terpantau belum memberikan keterangan ataupun konfirmasi mendetail mengenai kebenaran identitas para jenderal tersebut.
Melalui rekaman suara yang ditayangkan di kanal YouTube AZT, perwakilan dari Humas Polri hanya memberikan tanggapan singkat di hadapan para awak media.
Pihak kepolisian menyatakan, itu yang lagi diada di ini ya gu saya paham rekan-rekan lagi gitu nanti ada saatnya ya mungkin gak lama lagi ya oke iya makasih ya nanti ada waktunya yang itu yang lagi diada di ini ya ya apa yang ada di pikiran kalian wahai para wartawan nah kurang lebih gitu ya nanti kita akan beri ke penjelasan resminya.
Di sisi lain, seorang pakar hukum bernama Ahmad Hozinuddin turut memberikan pandangan serta analisanya dalam sebuah tayangan yang disiarkan ulang.
Beliau menyoroti momentum kedatangan Joko Widodo ke ibu kota yang dianggap berdekatan dengan mencuatnya isu miring di tubuh institusi penegak hukum tersebut.
Dalam pemaparannya, Ahmad Hozinuddin menyampaikan sebuah dugaan mengenai kekhawatirannya terhadap adanya intervensi hukum di lingkungan kementerian terkait.
Dirinya menyatakan, joko Widodo dipanggil untuk hadir sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus ijazah palsu hari Kamis tapi kabar yang kita terima sejak Senin dia sudah ke Jakarta kemudian Mahkamah Agung yang sebelumnya mengumumkan akan mengadakan konferensi pers terkait pembatalan suket Kibrar yang diputus oleh Kasasi Mahkam Agung tiba-tiba batas analisa saya saya mengkhawatirkan beberapa hal pertama boleh jadi akan ada intervensi ke pengadilan Mahkamah Agung untuk menyisipkan pertimbangan hukum yang bisa menjadi telah melaksanakan peninjauan kembali bukan karena no tapi adanya kekhilafan hakim karena di antara pertimbangan alasan untuk mengajukan PK itu bukan hanya adanya nofu tapi bisa karena kekhilafan hakim yang kedua bisa saja Geng Solo sedang berusaha mengintervensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk apa untuk mengajukan PK kenapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena Gibran dalam perkara Pak Subhanal bukan pihak jadi Gibran tidak bisa mengajukan PK di perkara Subhan Palal yang bisa hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah semestinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tinggal menjalankan putusan Mahkamah Agung kalau kita lihat nanti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan PK maka saya pastikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah diintervensi oleh Joko Widodo dan kita harus lawan itu ngeri dan jangan-jangan juga melakukan penyadapan yang sedang terjadi tadi pagi siang hari yang para jenderal itu diamankan ya.
Isu penahanan ini juga dikaitkan dengan opini dari politikus Mohamad Guntur Romli yang menolak wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam wawancara yang dikutip oleh kanal YouTube AZT, beliau secara tegas lebih memilih mekanisme pemberhentian secara resmi melalui jalur politik.
Pernyataan dari politikus tersebut disampaikan secara gamblang mengenai dampak finansial serta fasilitas negara yang berpotensi tetap diterima jika prosesnya hanya sekadar mundur.
Guntur Romli menegaskan, kalau bagi saya pribadi saya enggak rela kalau Gibran itu mundur dia harus dipecat dia harus dimakzulkan kalau dia mundur maka posisinya itu terhormat negara ini rugi dua kali kalau sampai Gibran itu mundur pertama rugi ada wapres yang tidak memenuhi syarat kemudian rugi yang kedua kalau dia mundur maka dia akan dapat uang pensiun dapat rumah dapat pas pampres sampai meninggal dan kalau meninggal bisa dimakamkan di taman makan pahlawan jadi negara dua kali rugi kalau Gibran mundur dia harus diajurkan harus dipecat secara tidak hormat itu kalau pandangan pribadi saya.
Selain polemik hukum, situation politik nasional semakin menghangat dengan beredarnya sebuah video ancaman dari perwakilan kelompok masyarakat pro-pemerintah.
Sosok pendukung tersebut melayangkan sebuah gertakan keras di media sosial apabila gerakan untuk melengserkan sang wakil presiden tetap dipaksakan berjalan.
Pria dalam video tersebut melontarkan sebuah tantangan terbuka secara langsung kepada beberapa tokoh hukum dan politik yang gencar menyuarakan pemakzulan.
Ia menyatakan, singa lagi tidur ninety eight juta pengikut Pak Jokowi dan Gibran lagi tidur jangan bangunkan ya jangan bangunkan jangan sampai kita tutup ini Jakarta kita turun duduki Jakarta kita tutup supaya macet total dan Anda bertanggung jawab kalau sampai kita turun demo maka saya minta Jansen Sitndown tanggung jawab saya minta Deni Indrayana dan XHT Kojenudin tanggung jawab kalau Anda sampai ingin maksulkan Mas Gibran kami akan turunkan lebih dari balasan juta untuk tepung Anda saya ingatan Anda jadi jangan ancam Wapres Gibran dimundurkan itu buat Jansen saya tantang kamu di mana kamu undang saya kita debat secara langsung debat hukum atau debat kebijakan atau debat tentang Wapres Gibran ya jadi jangan Anda ancam Wapres Gibran dimundurkan huh ancam dengan bawa nama DPR ancam dengan bawa nama MPR kami ini masyarakat mengawal Prabowo Gibran jangan Anda tes kami ya Johnson kalau sekali lagi Anda ancam saya akan pas turunkan pasukan untuk kepungu kantor Anda itu yang pertama yang kedua.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
