Repelita [Jakarta] - Pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memicu tanggapan tajam dari Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga.
Andi menegaskan bahwa seluruh pejabat publik harus berjiwa besar serta siap menerima masukan maupun teguran dari warga.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangannya, peran penyelenggara negara tidak sepatutnya menuntut pujian atau perlakuan istimewa dari masyarakat yang diurusnya.
"Sebagai penyelenggara negara itu ya dengarkan kritik warga," ujar Andi pada Kamis (30/7/2026).
Ia mengingatkan bahwa seluruh operasional pejabat dibiayai langsung dari uang pajak rakyat, sehingga kewajiban mereka adalah melayani dan peka terhadap keluhan.
"Mereka digaji dari iuran uang warga untuk peka atas kritik, keluhan, bahkan cacian mungkin," ucapnya.
Andi menekankan bahwa mereka yang menduduki jabatan publik harus memahami risiko pekerjaan serta tanggung jawab moral di hadapan publik.
Ia mengimbau agar siapapun yang tidak sanggup menghadapi sorotan tajam masyarakat sebaiknya segera melepaskan jabatannya.
"Kalau nggak kuat dikritik ya mundur, jadi warga negara biasa aja," tegasnya.
Aktivis ini amat menyayangkan apabila ada pejabat yang bersikap anti-kritik padahal menikmati fasilitas yang didanai rakyat.
"Nikmati uang iuran banyak warga kok sinis dengar kritikannya," tandasnya.
Tanggapan ini mengemuka setelah Hasan Nasbi mengkritik balik kelompok masyarakat yang dinilai reaktif terhadap kiasan "londo ireng" dari Presiden Prabowo Subianto.
Hasan menilai prinsip kebebasan berpendapat mestinya berjalan dua arah, di mana pemerintah juga berhak memberikan respons serta kritik balik.
"Seharusnya, kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengatai-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda," ujar Hasan pada Kamis (30/7/2026).
Hasan menyayangkan pandangan sebagian pejuang keadilan sosial atau aktivis yang dinilainya ingin memaksakan ruang pendapat secara searah.
"Sebagian teman-teman kita yang merasa menjadi pejuang keadilan sosial, menjadi aktivis itu, secara mentalitas, mereka ingin memaksakan jalan satu arah di jalan yang harusnya bisa dua arah," tutur Hasan.
"Jadi mereka ingin one way itu di jalan yang harusnya bisa two way," tambahnya.
Ia menyinggung beragam tuduhan hingga ucapan kurang sopan yang selama ini kerap diarahkan oleh kelompok kritis kepada Presiden Prabowo.
"Saya kasih contoh, apa saja label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo," ucapnya.
"Coba sebutin aja, dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka kata-katanya terhadap Presiden Prabowo," sambungnya.
Namun menurut Hasan, pihak-pihak tersebut langsung meradang ketika Presiden melontarkan kiasan mengenai figur "londo ireng".
"Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo ireng langsung meradang-meradang. Langsung marah-marah. Seolah-olah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa jajaran pemerintah memiliki hak penuh untuk mengoreksi kekeliruan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
"Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengatai-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda," terangnya.
"Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini bisa menjadi benar," tegas Hasan.
Ia meminta publik tidak tersinggung jika pemerintah menyoroti oknum tertentu yang berlindung di balik profesi pengamat, wartawan, atau LSM.
"Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
