Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keputusan mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak membutuhkan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Pakar hukum tata negara tersebut memandang pilihan kata yang tertuang di dalam dokumen pengunduran diri Gibran sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
Yusril menerangkan bahwa penggunaan frasa "menyatakan berhenti" pada surat yang diserahkan pada Kamis, 12 November 2026 itu merupakan bentuk tindakan hukum sepihak atas kehendak pribadi, bukan sekadar permohonan yang menuntut persetujuan lembaga negara lain.
Ia pun menyoroti kemiripan struktur bahasa surat pengunduran diri Gibran tersebut dengan naskah pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini “style”nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 November 2026.
Berpijak pada konstruksi hukum ketatanegaraan tersebut, Yusril menilai lembaga MPR RI tidak perlu menyelenggarakan persidangan khusus hanya untuk menyetujui atau menolak peletakan jabatan Gibran.
Pernyataan berhenti yang disampaikan secara tertulis tersebut secara otomatis melahirkan akibat konstitusional berupa terjadinya kekosongan pada kursi orang nomor dua di Indonesia.
Oleh sebab itu, agenda konstitusional yang wajib segera dijalankan oleh pimpinan dan anggota MPR saat ini adalah bersidang untuk menetapkan status kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus memulai proses pengisian kursi yang lowong.
Berdasarkan amanat Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang MD3, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu empat belas hari sejak menerima pemberitahuan resmi dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menggelar Sidang Paripurna guna memilih serta menetapkan satu figur wakil presiden definitif paling lambat dalam jangka waktu enam puluh hari. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
