Repelita Jakarta - Peneliti kebijakan publik Dr Bonatua Silalahi membeberkan fakta hukum terbaru dalam jalannya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Di hadapan majelis hakim dan awak media, terungkap bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 atas nama Gibran Rakabuming Raka resmi dibatalkan oleh pejabat berwenang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
ADVERTISEMENT
"Terungkap bahwa Suket yang menjadi objek sengketa ternyata telah dibatalkan oleh pihak Tergugat, yaitu pejabat berwenang di Kemendikdasmen, sebagai tindak lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara yang diajukan H. M. Subhan," ujar Bonatua dalam konferensi pers di PTUN Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Bonatua hadir mendampingi Mercy Sihombing selaku prinsipal penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan terhadap dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.
Ia menuturkan bahwa tepat ketika jalannya sidang diskors sementara, beredar kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"Saya memandang perkembangan tersebut berkaitan dengan persoalan Suket yang telah menjadi objek penelitian ilmiah dan proses hukum, termasuk putusan MA dan Mahkamah Konstitusi. Namun, hubungan sebab-akibat langsung dengan keputusan pengunduran diri tentu perlu didasarkan pada keterangan resmi yang bersangkutan," jelasnya.
Bonatua menilai momentum hari ini menjadi titik balik krusial untuk menyudahi pertikaian publik sekaligus membuka ruang rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat dengan menguraikan lima catatan utama.
Poin pertama menyoroti rekam jejak panjang pembukaan dokumen pendidikan Gibran yang pertama kali ia peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta pada pertengahan Oktober 2025.
Upaya permintaan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sempat terhambat hingga mengharuskannya menempuh sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat sampai dikabulkan melalui putusan 11 Maret 2026 dan dokumen baru diterima pada 16 April 2026.
"Sejak Oktober 2025 hingga sekarang, perjalanan itu telah berlangsung lebih dari satu tahun. Banyak waktu, tenaga, dan pergolakan sosial yang saya alami. Namun, semua itu merupakan bagian dari konsekuensi kerja penelitian ilmiah yang saya pilih," katanya.
Pada catatan kedua, Bonatua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan pertengkaran serta aksi saling menghina di platform media sosial maupun grup percakapan WhatsApp.
"Saya sendiri tidak pernah bermaksud merendahkan harkat dan martabat subjek penelitian saya, baik Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya, sebagai peneliti profesional, yang saya teliti adalah jabatan publik, pejabat publik dalam kapasitas jabatannya, serta kebijakan publik," tegasnya.
Catatan ketiga menyinggung pemisahan jalur kerja ilmiah, sosial, hukum, dan politik, di mana ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto sembari berharap polemik ini mendapat penyelesaian terbaik.
"Dari hasil penelitian saya, persoalan pokoknya tetap sama, yaitu belum ditemukannya bukti ijazah atau dokumen kelulusan yang menurut kajian saya memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Pada poin keempat, peneliti tersebut menitipkan pesan moral kepada Gibran bahwa perjalanan masa depannya masih terbentang panjang dan cerah.
"Kepada Adik Gibran, jika benar Anda telah memilih mengundurkan diri, menurut saya itu merupakan pilihan yang patut dihargai. Anda masih memiliki kesempatan memperbaiki persoalan pendidikan melalui jalur yang tersedia, termasuk pendidikan kesetaraan Paket C, apabila memang diperlukan," ucapnya.
Ia pun memastikan bahwa buku hasil risetnya yang berjudul IJAZAH GIBRAN JUGA TIDAK ADA akan tetap dipertahankan sebagai arsip dokumentasi ilmiah atas perjalanan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemilihan presiden 2024.
Catatan kelima menyoroti masih tersisanya persoalan dokumen pendidikan milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang perlu dituntaskan setelah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkendala masalah kewenangan mengadili.
"Saya akan mempertimbangkan mekanisme hukum berikutnya, termasuk kemungkinan melalui Mahkamah Konstitusi apabila tersedia dasar kewenangan dan prosedur yang sesuai. Saya tidak sedang menyerang pribadi Joko Widodo. Saya mempertanyakan kebijakan publik, proses administrasi negara, serta pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan publik," jelasnya.
Menutup keterangannya, Bonatua menegaskan bahwa tanggal 12 November 2026 layak dicatat sebagai tonggak rekonsiliasi nasional tanpa harus mengorbankan objektivitas kebenaran ilmiah.
"Di PTUN Jakarta, kami memperoleh informasi bahwa Suket yang dipersoalkan telah dibatalkan oleh pejabat penerbitnya sebagai tindak lanjut putusan MA. Pada hari yang sama, muncul informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR. Rekonsiliasi bukan berarti menghapus hasil penelitian, menghentikan pencarian kebenaran, atau mengabaikan akuntabilitas penyelenggara negara. Rekonsiliasi adalah kesediaan untuk menghentikan permusuhan sambil tetap menghormati kebenaran ilmiah, proses hukum, dan martabat setiap manusia," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
