Repelita Jakarta - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga sekaligus Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2007 hingga 2022 Prof Dr Henri Subiakto angkat bicara menyoroti skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Purn Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan mendalam di kanal YouTube Forum Keadilan TV, ia membeberkan bahwa operasi penyadapan tersebut dijalankan tanpa landasan hukum setingkat undang-undang dan hanya bertumpu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Henri menilai kekosongan undang-undang khusus mengenai penyadapan pada era tersebut justru dimanfaatkan sebagai celah hukum guna membenarkan tindakan yang mencederai hak privasi serta hak asasi manusia.
Ia menerangkan bahwa secara normatif di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, penyadapan merupakan perbuatan terlarang kecuali untuk kepentingan penegakan hukum yang sah.
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai tata cara penyadapan seharusnya dituangkan ke dalam bentuk undang-undang dan tidak boleh sekadar diatur lewat regulasi internal institusi.
"Tidak ada undang-undang yang memberikan dasar kepada polisi untuk menyadap sendiri. Polisi itu hanya meminta dalam rangka penegakan hukum," tegas Prof Henri pada Kamis, 12 November 2026.
Namun dalam kenyataannya, Polri justru menerbitkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan yang dinilai bermasalah secara normatif maupun pelaksanaannya di lapangan.
Mekanisme pengawasan internal yang hanya berada di bawah kendali Badan Reserse Kriminal dianggap tidak memiliki kemandirian yang memadai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Dalam pemaparannya di kanal YouTube Forum Keadilan TV tersebut, Henri juga mengungkap pemanfaatan perangkat penyadapan berteknologi mutakhir mulai dari Lawful Intercept Management System yang terhubung dengan operator seluler hingga perangkat lunak canggih seperti Pegasus.
Teknologi intelijen modern semacam itu diketahui sanggup membobol sistem enkripsi berbagai platform komunikasi global serta menyadap percakapan pribadi masyarakat secara masif.
Ia menyoroti bahwa pada tahap awal, praktik pengintaian digital ini banyak menyasar kalangan masyarakat sipil, aktivis, hingga jurnalis tanpa memicu perhatian luas publik.
Kasus ini baru meledak menjadi sorotan nasional secara masif setelah lingkaran kekuasaan tertinggi negara termasuk Presiden dikabarkan turut menjadi target operasi penyadapan.
Prof Henri mengingatkan bahwa penumpukan kewenangan penegakan hukum yang terlalu besar tanpa diimbangi kehadiran lembaga pengawas independen di luar kepolisian sangat rawan memicu penyalahgunaan kekuasaan.
Situasi tersebut dinilai telah melahirkan efek gentar di tengah masyarakat sekaligus mengguncang peta politik nasional karena sejumlah elite dan ketua partai politik seolah berada dalam posisi tersandera.
"Kalau ini tidak ditata, reformasi polisi itu harus dilakukan. Ini jauh lebih buruk dibandingkan masa lalu, karena polisi memiliki kewenangan hukum sekaligus instrumen penyadapan yang luar biasa kuat," ujar Prof Henri.
Menyikapi dinamika hukum dan politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, Henri menekankan urgensi penegakan hukum yang tegas serta terbuka di hadapan publik.
Transparansi pengusutan kasus dinilai menjadi kunci utama agar tidak timbul kecurigaan masyarakat mengenai adanya praktik kompromi politik di level elite.
Ia berharap momentum penegakan hukum dan agenda reformasi institusi kepolisian dapat dimaksimalkan untuk memulihkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi konstitusi, serta menjamin perlindungan hak privasi seluruh warga negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
