Repelita [Jakarta] - Wacana mengenai keberlanjutan kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode kedua mulai menuai sorotan tajam di kancah politik tanah air.
Dorongan yang disinyalir melibatkan figur seperti Jokowi ini ditengarai bukan sekadar dukungan biasa, melainkan sebuah sinyal kuat untuk konsolidasi kekuatan politik menuju Pemilu 2029.
ADVERTISEMENT
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mencermati bahwa manuver ini dapat memicu kegelisahan di kalangan elite partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini.
“Makin kuat dorongan Prabowo-Gibran dua periode, makin besar pula potensi kegelisahan di kalangan elite partai koalisi. Sebab ada tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan memiliki kepentingan politik untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029,” kata Arifki, Senin (22/6/2026).
Arifki menyebut figur seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, serta Zulkifli Hasan memiliki ambisi dan modal politik yang kini terancam ruang geraknya.
“Jika sejak sekarang muncul persepsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan dipertahankan kembali di Pilpres 2029, maka ruang kompetisi untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden otomatis menjadi lebih sempit. Hal ini tentu memengaruhi kalkulasi politik partai-partai koalisi,” ujarnya.
Situasi tersebut diyakini menciptakan dilema bagi partai politik yang harus menyeimbangkan antara menjaga loyalitas kabinet dengan kebutuhan meningkatkan posisi tawar kader mereka sendiri.
“Dalam politik, dukungan terhadap pemerintahan dan agenda suksesi sering berjalan beriringan. Karena itu, wacana dua periode tidak bisa dilihat semata-mata sebagai dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga memiliki implikasi terhadap distribusi peluang politik di dalam koalisi,” ujarnya.
Arifki menambahkan bahwa ketidakpastian ini memaksa partai-partai untuk merancang ulang strategi jangka panjang mereka guna menghadapi kontestasi nasional mendatang.
Meskipun begitu, ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan publik, bukan sekadar kesepakatan di tingkat elit politik semata.
“Pada akhirnya yang menentukan bukan elite politik, melainkan publik. Namun ketika wacana dua periode mulai digaungkan sejak awal pemerintahan, partai-partai yang memiliki figur potensial tentu akan mulai menghitung ulang strategi dan posisi tawarnya,” katanya.
Arifki memprediksi bahwa frekuensi munculnya isu dua periode ini berbanding lurus dengan meningkatnya tensi kompetisi di balik layar antarpartai koalisi.
“Karena yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan hari ini, tetapi juga tiket kekuasaan pada 2029,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
