Repelita [Jakarta] - Wacana keberlanjutan kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode kedua kini kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan pemerhati politik.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menyoroti dampak serius dari isu tersebut terhadap ambisi politik para elite partai anggota koalisi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Arifki menilai dorongan agar pasangan petahana maju kembali pada tahun 2029 dapat memicu persaingan tidak sehat di internal kubu pendukung karena menyempitnya ruang suksesi.
“Makin kuat dorongan Prabowo-Gibran dua periode, makin besar pula potensi kegelisahan di kalangan elite partai koalisi. Sebab ada tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan memiliki kepentingan politik untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029,” kata Arifki, Senin (22/6/2026).
Fenomena ini diprediksi mengganggu kalkulasi politik figur-figur seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, serta Zulkifli Hasan yang selama ini memproyeksikan diri masuk ke bursa pencalonan nasional.
“Jika sejak sekarang muncul persepsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan dipertahankan kembali di Pilpres 2029, maka ruang kompetisi untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden otomatis menjadi lebih sempit. Hal ini tentu memengaruhi kalkulasi politik partai-partai koalisi,” ujarnya.
Ketidakpastian ini menciptakan dilema bagi partai-partai koalisi yang dituntut tetap loyal menjaga stabilitas pemerintahan, di sisi lain mereka juga berupaya menaikkan posisi tawar kader internalnya.
“Dalam politik, dukungan terhadap pemerintahan dan agenda suksesi sering berjalan beriringan. Karena itu, wacana dua periode tidak bisa dilihat semata-mata sebagai dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga memiliki implikasi terhadap distribusi peluang politik di dalam koalisi,” ujarnya.
Arifki menekankan bahwa dinamika ini memaksa para pengurus partai untuk mulai memetakan kembali rencana taktis mereka guna menghadapi pemilu yang akan datang.
Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir mengenai kepemimpinan nasional sepenuhnya tetap berada di tangan masyarakat luas pada saat pemungutan suara nantinya.
“Pada akhirnya yang menentukan bukan elite politik, melainkan publik. Namun ketika wacana dua periode mulai digaungkan sejak awal pemerintahan, partai-partai yang memiliki figur potensial tentu akan mulai menghitung ulang strategi dan posisi tawarnya,” katanya.
Ia menyimpulkan bahwa pengulangan isu dua periode secara terus-menerus akan melahirkan kompetisi tertutup di balik layar antarpartai yang ingin mengamankan posisi mereka.
“Karena yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan hari ini, tetapi juga tiket kekuasaan pada 2029,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
