Repelita Jakarta - Jagat media sosial Threads kembali digemparkan oleh kemunculan tangkapan layar percakapan yang mengklaim adanya dugaan praktik mafia pengaturan kuota impor di tubuh badan usaha milik negara.
ADVERTISEMENT
Sebuah unggahan yang telah menyedot perhatian lebih dari seratus tiga belas ribu pengguna tersebut pertama kali dipublikasikan oleh akun @hobbybejalan pada Senin, 16 November 2026.
Dalam tulisan yang menyertakan tangkapan layar pesan anonim itu, pengunggah menyoroti dugaan permainan perizinan di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI yang merupakan bagian dari holding pangan ID Food.
"INFO A1 ORANG DALAM‼️ ANJAI. RAKYAT DI TUDUH PELIHARAAN MAFIA, TERNYATA MEREKA YANG PELIHARA 🙂↔️," tulis akun @hobbybejalan dalam utasnya.
Berdasarkan isi percakapan yang beredar di ruang publik digital tersebut, narasumber yang mengaku sebagai pegawai internal perusahaan membeberkan inisial sejumlah petinggi direksi beserta staf yang dituding mengendalikan alokasi kuota komoditas strategis.
Sosok berinisial ER selaku Direktur Komersial bersama bawahan berinisial DAW dan RPS disebut menjadi pihak kunci dalam pengaturan kuota impor komoditas harian seperti bahan kimia, daging, beras, bawang, hingga kacang tanah.
Selain itu, figur berinisial NA selaku Direktur Operasional beserta staf berinisial DBP turut disinggung mengetahui penyaluran alokasi sekaligus diduga mengatur harga pemasok hingga membuat distributor lain kesulitan mendapatkan kuota.
Pesan berantai yang beredar itu juga mengaitkan nama direktur utama saat ini dengan pusaran kasus lama di PT RNI serta melampirkan dokumentasi aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan yang menuntut pengusutan kasus impor sianida.
Pengirim pesan rahasia tersebut mengklaim para oknum yang bermain di balik pengaturan kuota komoditas itu mampu mengantongi keuntungan pribadi minimal di atas sepuluh miliar rupiah setiap tahunnya.
Kemunculan pengakuan yang diklaim berasal dari orang dalam perusahaan pelat merah itu sontak memicu beragam komentar pedas serta pengakuan mengejutkan dari para pengguna Threads lainnya.
"Dan Masih ada perusahaan lain yang memainkan skema serupa, dan gue sempet ditawarin kerja disana tapi ditekenin berkali kali "LU KALO MASUK SINI PASTI MASUK PENJARA KRN LU PASTI AKAN TERLIBAT, TAPI TENANG, MESKI DIPENJARA, DUIT GAJI BULANAN TETEP DAPET, BELOM LAGI SOGOKANNYA, MINIMAL LU DAPET RUMAH DI PIK2"," tulis akun @foolmeyeah di kolom balasan.
Pengunggah utama yakni akun @hobbybejalan langsung membalas kesaksian tersebut dengan ungkapan singkat yang menggambarkan rasa ngerinya atas praktik semacam itu.
"Seram anjaiiiii 😭," balas akun @hobbybejalan.
Di sisi lain, akun @didindobloh92 turut menyematkan komentar panjang yang menyoroti dampak fiskal pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara terhadap penerimaan negara bukan pajak dalam APBN 2026.
"Izin nambahin sedikit 🫰🏻😁 —Dampak Fiskal Danantara— Pengelolaan dan penerimaan setoran dividen BUMN dialihkan dari rekening kas negara langsung ke BPI Danantara, sehingga dividen tidak lagi masuk sebagai PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan. Akibatnya, PNBP KND turun drastis hingga (-93,5%) pada APBN 2026. Realisasi setoran dividen BUMN yang mencapai Rp86,4 triliun pada 2024 turun menjadi Rp27,7 triliun pada 2025 dan hanya ditargetkan Rp1,8 triliun pada APBN 2026," komentar akun @didindobloh92.
Kekhawatiran serupa mengenai tata kelola keuangan negara di bawah naungan lembaga pengelola investasi tersebut juga diutarakan oleh pengguna bernama akun @nitnut_25.
"Berita terbaru yg dana pensiunan mau dikelola lembaga negara. Yaa Allah. Dzalim bener sama pensiunan. Itu hak mereka loh. Masa mau diutak atik danantara juga," ujar akun @nitnut_25.
Menutup rangkaian sorotan publik pada utas tersebut, akun @yunsn57 melalui fitur kutipan unggahan turut menandai akun pegiat antikorupsi untuk menindaklanjuti dugaan praktik mafia perizinan ekspor dan impor tersebut.
"@suaraantikorupsi.kpk mafia perizinan impor dan export menumbalkan karyawan untuk bisa korupsi," tutup akun @yunsn57. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads