Repelita Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
Usulan itu bertujuan memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan Benny dalam rapat di DPR pada Rabu 11 November 2026.
Benny menegaskan bahwa saudara Wakil Presiden sudah terbukti melakukan perbuatan tercela.
Ia menyatakan isi usulan secara lengkap sebagai berikut.
"Saudara Wakil Presiden diduga bukan lagi diduga sudah terbuka bukti telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia."
Menurut Benny, penilaian itu membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden.
Fraksi Partai Demokrat meminta pimpinan DPR segera menindaklanjuti usulan tersebut tanpa penundaan.
Proses selanjutnya harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak menyatakan pendapat merupakan langkah awal yang dapat berujung pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir di MPR.
Benny yang juga anggota Badan Legislasi DPR menekankan agar usulan dari 18 anggota yang menandatangani segera diproses.
Pernyataan resmi Fraksi Partai Demokrat ini menjadi bagian dari dinamika politik terkait status jabatan Wakil Presiden.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
DPR Tolak Pengunduran Diri Gibran dan Desak Tetap Dimakzulkan karena Pelanggaran Etik serta Tidak Memenuhi Syarat