Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Ahmad Yani mengingatkan potensi jebakan hukum dan kerumitan ketatanegaraan dalam jadwal pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Peringatan kritis tersebut disampaikan Ahmad Yani saat berdialog dengan jurnalis senior Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin, 16 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan tersebut, keduanya membedah ketidaksesuaian antara rencana rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 2 Desember dengan agenda lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Merujuk pada aturan Undang-Undang MD3 dan tata tertib MPR, pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh presiden harus dilakukan paling lambat empat belas hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Jika ditarik mundur dari jadwal paripurna 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama jatuh pada 18 November, padahal Presiden Prabowo baru menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pimpinan partai koalisi sekitar tanggal 20 November.
Padahal, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batas waktu yang jauh lebih longgar yakni maksimal enam puluh hari sejak kursi wakil presiden dinyatakan kosong hingga pertengahan Januari mendatang.
Ahmad Yani menegaskan bahwa pengusulan dua nama ke parlemen merupakan hak prerogatif mutlak kepala negara yang secara etika politik tetap dikomunikasikan dengan partai koalisi maupun pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengkhawatirkan pemaksaan jadwal yang terlalu sempit justru memicu perdebatan tafsir antara hari kerja dan hari kalender serta berisiko melahirkan cacat prosedural.
"Kita setuju dengan percepatan tapi tidak ada boleh ada lubang-lubang hukum ada cela-cela hukum yang membuat yang namanya itu menjadi cacat prosedural seperti itu nah ini kalau cacat prosedural menimbulkan komplikasi ketatanegaraan lagi kita sudah menyelesaikan urusannya Gibran menimbulkan persoalan baru seperti itu," tegas Ahmad Yani.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa apabila kepala negara terlambat menyetorkan nama melewati batas waktu aturan imperatif dalam undang-undang, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan lawan politik sebagai celah pelanggaran konstitusi.
Untuk mencegah kebuntuan hukum tersebut, Ahmad Yani menyarankan agar pimpinan MPR merekonstruksi ulang kesepakatan jadwal sidang paripurna dalam rapat gabungan tetap dalam koridor enam puluh hari.
Ia juga menekankan pentingnya kelonggaran waktu bagi Presiden Prabowo untuk menyaring kandidat terbaik yang benar-benar sevisi dan seirama agar program pemerintahan berjalan sukses hingga akhir masa jabatan.
"Kita ingin yang ideal sudahlah kita mengambil pelajaran akibat yang kemarin ya kan yang tidak ideal seperti itu kita jangan ulangi lagi yang tidak ideal kita ingin yang ideal ya," pungkas Ahmad Yani. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok