[VIRAL] Pemilik Sepatu Stradenine Klarifikasi Isu Pengadaan Sekolah Rakyat Rp27 Miliar dan Bantah Afiliasi Pemerintah

Repelita Surabaya - Pemilik jenama alas kaki lokal Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, secara resmi mengeluarkan pernyataan tegas guna menyanggah adanya keterlibatan pihak perusahaan dalam proyek pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI untuk tahun anggaran mendatang.

Langkah klarifikasi ini dilakukan sebagai respons langsung atas meluasnya berbagai bentuk opini liar di sejumlah platform media sosial, terutama pada aplikasi Threads, yang secara sepihak mencoba menghubungkan merek sepatu kebanggaan warga Surabaya ini dengan rencana belanja pemerintah bernilai puluhan miliar rupiah.

"Kami tidak pernah menerima pesanan secara langsung terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine tetap fokus pada jalur distribusi konvensional melalui distributor serta kanal penjualan daring dan luring," tutur Reynaldi, Kamis (7/5/2026).

Pangkal dari munculnya kabar burung tersebut diduga berasal dari sebuah foto lama yang diunggah kembali oleh warganet, memperlihatkan momen seremonial pada tahun 2025 saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa tengah memakaikan produk Stradenine kepada sejumlah peserta didik.

"Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial memasangkan sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine. Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk untuk program sekolah rakyat totalnya Rp27 miliar sekian," paparnya.

Berdasarkan rincian data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, pihak kementerian memang telah menetapkan pagu anggaran senilai Rp27,5 miliar untuk pembelian sekitar 39.345 pasang sepatu, yang jika dikonversi menghasilkan estimasi biaya per unit yang dianggap publik terlalu mahal.

Menanggapi keresahan masyarakat mengenai potensi pemborosan anggaran tersebut, Reynaldi memastikan bahwa seluruh harga produk ritel miliknya dibanderol dengan nilai yang jauh lebih terjangkau dan sama sekali tidak menyentuh angka limit anggaran yang direncanakan oleh pihak kementerian tersebut.

"Harga sepatu sekolah kami berada di kisaran Rp179 ribu hingga Rp300 ribu bagi sepatu yang versi premium yang digunakan running dan lifestyle. Kami perlu mengklarifikasi ini agar tidak terbentuk framing bahwa harga produk kami semahal itu atau memiliki afiliasi khusus dengan proyek pemerintah," tegasnya.

Pihak manajemen Stradenine mengaku sangat menyayangkan terseretnya identitas jenama mereka ke dalam pusaran isu tender pengadaan barang jasa milik negara, mengingat hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap reputasi merek yang telah mereka bangun secara mandiri selama bertahun-tahun.

"Sebenarnya kita tidak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi, kayak kita juga menyayangkan kenapa kita ini dikenalnya, ter-framing-nya seperti itu. Satu, dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana. Jadi menyayangkan ke brand image sebenarnya," pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan resmi bahwa penetapan angka Rp700 ribu per pasang sepatu tersebut hanyalah berupa pagu perencanaan awal dalam dokumen anggaran dan dipastikan akan mengalami penurunan harga yang signifikan saat memasuki tahapan lelang terbuka nantinya.

"Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, namun nanti ada proses lelang terbuka. Hasilnya pasti akan lebih murah dari perencanaan awal," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Pihak kementerian juga menegaskan komitmen kuat mereka dalam menjaga profesionalisme serta mencegah adanya segala bentuk praktik kolusi dalam setiap tahapan pengadaan kebutuhan logistik pendidikan Sekolah Rakyat demi menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik yang tepat sasaran.

Gus Ipul memberikan garansi penuh bahwa seluruh mekanisme belanja barang di bawah kendalinya akan diawasi secara ketat dan tidak akan membiarkan adanya celah bagi oknum manapun untuk melakukan manipulasi anggaran atau praktik kecurangan dalam pelaksanaan proyek nasional tersebut.

"Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau 'kongkalikong' dalam proses pengadaan ini," tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok