[VIRAL] Klaim Satu Juta Lapangan Kerja Program MBG Prabowo Dikritik Sebagai Ilusi Ketergantungan APBN Berbiaya Mahal

Repelita [Jakarta] - Klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai keberhasilan pembukaan satu juta lapangan kerja baru melalui skema Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik tajam di platform digital pada 11 Mei 2026.

Kebijakan unggulan pemerintah tersebut dianggap tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melainkan hanya sebuah ilusi statistik yang dibiayai secara besar-besaran oleh uang pajak rakyat.

Pengamat di media sosial X dengan identitas @feindridevita memberikan ulasan mendalam mengenai keganjilan narasi penciptaan lapangan kerja tersebut dalam sebuah unggahan yang kini menjadi perbincangan hangat.

Melalui akun @feindridevita, ia menyampaikan analisisnya secara terbuka dengan menuliskan cuitan yakni Presiden @prabowo menyebut telah membuka 1 juta lapangan kerja lewat MBG, tapi menurut saya justru disitu letak tidak relevannya. Negara memutar uang rakyat, lalu menghitung jumlah rakyat yang ikut dalam perputaran uang tersebut sebagai “Lapangan Kerja Baru”. Padahal itu bukan “penciptaaan”, melainkan “pembiayaan sementara”. Kalau Negara berhenti menggelontorkan Dana MBG, apakah 1 juta lapangan kerja itu masih ada? Atau hilang beserta anggarannya? Jika jawabannya Hilang, maka itu bukan lapangan kerja, melainkan Kontrak Ketergantungan.

Kritik tersebut menyoroti perbedaan mendasar antara kemandirian ekonomi yang lahir dari sektor inovasi dan usaha rakyat yang independen dengan serapan tenaga kerja yang sepenuhnya bergantung pada infus anggaran negara.

Masih dalam unggahan yang sama pada 11 Mei 2026, @feindridevita mempertegas pandangannya mengenai risiko kegagalan sistemik dari tata kelola program MBG dengan menuliskan Maka lebih jujur jika dikatakan: “Negara menghidupi 1jt orang lewat APBN” bukan “Negara berhasil membuka 1jt lapangan kerja”. Karena Lapangan Kerja sejatinya lahir dari Ekonomi yang tumbuh, Inovasi, usaha rakyat yang mandiri, dan ekonomi yang terus bernafas tanpa infus dari Negara. Proyek ini menyerap sebagian besar fiskal Negara, pelaksanaan dan tata kelola yang sangat rentan korupsi dan manipulasi, tidak tepat sasaran, dan tidak menciptakan kemandirian. Ilusi keberhasilan yang DIBAYAR MAHAL OLEH RAKYATNYA.

Pandangan ini mencerminkan keresahan publik akan besarnya beban fiskal negara untuk program yang dinilai rentan terhadap praktik korupsi serta tidak mampu memberikan dampak kemandirian bagi para pekerja yang terlibat di dalamnya.

Desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana APBN dalam skala masif ini terus mengalir deras guna memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk membangun struktur ekonomi yang kuat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Ini ada komen cerdas sekali... Tapi kalo bodoh gak bakal paham