Repelita Jakarta - Eskalasi politik di tingkat nasional kian memanas seiring menguatnya dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik sekaligus aktivis senior Faizal Assegaf memandang bahwa konsolidasi kekuatan untuk melengserkan wakil presiden tersebut kini telah memasuki fase yang sangat krusial.
Pandangan tajam itu dilontarkan Faizal sebagai respons atas perkembangan terbaru pascapersidangan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta skandal penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Dinamika paska persidangan ijazah Jokowi dan skandal penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit mulai memasuki arena politik paling panas," ucap Faizal sebagaimana dikutip dari akun media sosial X pribadinya pada Minggu, 8 November 2026.
"Konsolidasi pemakzulan Wapres Gibran akan menjadi fokus yang mendidih," pungkasnya.
Gelombang wacana pencopotan Gibran Rakabuming Raka tersebut turut memicu tanggapan terbuka dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh.
Saat memberikan keterangan kepada awak media di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026, Surya Paloh menilai langkah pemakzulan secara konstitusional sah untuk dijalankan selama seluruh syarat perundang-undangan telah terpenuhi.
Ia berpandangan bahwa mekanisme pemakzulan dapat ditempatkan sebagai jalan keluar terakhir apabila memang tidak lagi tersedia solusi lain untuk meredam kemelut bangsa.
Kendati demikian, tokoh senior partai politik tersebut tetap membuka ruang diskusi guna mencari opsi penyelesaian alternatif demi menurunkan tensi politik nasional.
"Ya, saya mengatakan, kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir," kata Surya Paloh.
Di tengah hangatnya polemik politik ini, Surya Paloh menekankan bahwa Partai NasDem menaruh perhatian besar terhadap kondisi psikologis masyarakat luas agar tidak terpecah belah.
Ia mengingatkan seluruh elite bangsa supaya ketegangan politik tidak dibiarkan berlarut-larut hingga merusak kohesi sosial serta persatuan nasional.
"Saya ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara kesatuan masyarakat," tegasnya.
Walaupun bersikap terbuka terhadap proses hukum dan konstitusi, Surya Paloh tidak menyembunyikan rasa keprihatinan mendalam atas situasi politik yang sedang terjadi saat ini.
Ia memandang bergulirnya wacana pemakzulan wakil presiden sebagai sebuah ironi besar yang memukul perjalanan demokrasi, terutama di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," tutur Surya Paloh menyayangkan.
Meskipun menilai kemelut tersebut sebagai sebuah tragedi politik nasional, Surya Paloh kembali menegaskan komitmen partainya untuk selalu patuh terhadap aturan hukum serta konstitusi negara.
"Kalau itu harus terjadi, ya baik," pungkas Surya Paloh. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
