Repelita Jakarta - Aktivis senior sekaligus pengamat politik Faizal Assegaf menilai konsolidasi kekuatan untuk melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah memasuki babak paling krusial di tengah memanasnya suhu politik nasional.
Pernyataan tajam tersebut dilontarkan Faizal sebagai respons atas dinamika mutakhir pascapersidangan perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
"Dinamika paska persidangan ijazah Jokowi dan skandal penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit mulai memasuki arena politik paling panas," ucap Faizal sebagaimana dikutip dari akun media sosial X pribadinya pada Minggu, 8 November 2026.
"Konsolidasi pemakzulan Wapres Gibran akan menjadi fokus yang mendidih," pungkasnya.
Sementara itu, bergulirnya wacana pencopotan Gibran Rakabuming Raka turut memantik tanggapan terbuka dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh.
Saat ditemui awak media di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026, Surya Paloh menyatakan bahwa proses pemakzulan secara konstitusional sah ditempuh asalkan seluruh instrumen dan persyaratan perundang-undangan terpenuhi secara mutlak.
Menurut Surya Paloh, opsi pemakzulan dapat diposisikan sebagai alternatif penyelesaian terakhir apabila sudah tidak ada lagi jalan keluar lain untuk meredakan kemelut nasional, meski ia tetap membuka ruang bagi opsi alternatif lainnya.
"Ya, saya mengatakan, kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir," kata Surya Paloh.
Di tengah memanasnya diskursus politik tersebut, Surya Paloh menekankan bahwa Partai NasDem menaruh perhatian besar pada stabilitas serta kondisi psikologis masyarakat luas agar polarisasi tidak merusak persatuan bangsa.
"Saya ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara kesatuan masyarakat," tegasnya.
Kendati bersikap terbuka terhadap koridor perundang-undangan, Surya Paloh tak menampik rasa prihatin mendalam atas munculnya wacana pemakzulan di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai sebuah tragedi demokrasi.
"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," tutur Surya Paloh menyayangkan.
Meskipun meratapi kondisi tersebut sebagai tragedi politik, Surya Paloh kembali menegaskan komitmen partainya untuk tetap menghormati aturan hukum serta konstitusi yang berlaku di Indonesia.
"Kalau itu harus terjadi, ya baik," pungkas Surya Paloh. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Faizal Assegaf Sebut Konsolidasi Pemakzulan Gibran Memasuki Arena Politik Paling Panas dan Mendidih
