[VIRAL] Kebijakan MBG Era Prabowo Disorot: Anggaran Makan Bergizi Gratis Menuai Kritik Terkait Porsi Dana Pendidikan dan Karhutla

Repelita Jakarta - Ragam kebijakan strategis yang diusung oleh pemerintahan baru di bawah komando kabinet kepresidenan memicu analisis kritis di ranah digital.

Publik menyoroti prioritas pengalokasikan anggaran negara yang dinilai lebih condong pada pembiayaan program jaminan pemenuhan pangan nasional.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada minimnya dukungan finansial bagi penguatan sektor pendidikan serta perluasan sektor ketenagakerjaan secara makro.

Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @chocolatos_yoouuu pada November 2026.

Melalui saluran komunikasi virtual itu, seorang netizen menyampaikan sindiran mendalam mengenai fenomena konversi lahan hutan pasca-bencana kebakaran hebat.

Ia mengkritik pembebanan pajak yang tinggi terhadap masyarakat pekerja, serta rendahnya pemenuhan kuota serapan lapangan kerja baru di dalam negeri.

Pendapat dari akun @chocolatos_yoouuu menuangkan kalimat, "TERIMA KASIH BAPAK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO 🙏 sangat berKesan ya pak.. Kebakaran / Dibakarnya Hutan sampai ISPA dan Korban meninggal.. tiba tiba Tumbuh lah sawit. Anggaran besar menyalahkan ALAM. Cari Pemasukan_ Cari celah Pajak Rakyat 😂 19 juta lapangan pekerjaan " gak di akui " Pendidikan masuk ke Budget yang kecil ( terbesar di MBG " kami yg penting makan , pinter gak penting , nanti kalau kerja DI PAJAK in "".

Sorotan mengenai ketimpangan porsi anggaran antara pemenuhan gizi dan sektor akademis ini seketika memantik respons dari pengguna platform siber lainnya.

Sebagian warganet mencoba memberikan sudut pandang alternatif mengenai potensi turunan dari program unggulan makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Langkah operasional dari program berskala nasional tersebut dinilai secara otomatis dapat membuka keran penyerapan tenaga kerja baru di tingkat perdesaan.

Komentar tertulis dari akun @arli_ptra mengutarakan gagasan, "dengan adanya mbg, kopdes, sekolah rakyat seharusnya itu sudah membuka lowongan pekerjaan".

Perbedaan perspektif di kalangan masyarakat virtual ini memperlihatkan tingginya dinamika pengawasan publik terhadap arah kebijakan ekonomi kabinet yang baru.

Masyarakat berharap agar setiap kebijakan pembiayaan yang diluncurkan penguasa dapat berjalan secara berimbang demi menjaga ketahanan sosial serta kecerdasan bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads