Berita, Internasional

[VIRAL] Di Jepang, seorang mantan perdana menteri turut membagikan brosur di depan stasiun selama masa kampanye pemilu legislatif (DPR)

Repelita.net

19 September 2026 16:58 WIB • 85 view

[VIRAL] Di Jepang, seorang mantan perdana menteri turut membagikan brosur di depan stasiun selama masa kampanye pemilu legislatif (DPR)
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Pembahasan mengenai biaya politik kembali menjadi perhatian setelah sebuah unggahan di media sosial membandingkan praktik kampanye politik di Jepang dengan kondisi yang umum terjadi di negara lain.

Unggahan tersebut disampaikan oleh akun Threads @degeradi pada 19 September 2026 dan menampilkan cerita mengenai seorang mantan perdana menteri Jepang yang turun langsung membagikan brosur di depan stasiun selama masa kampanye pemilu legislatif.

ADVERTISEMENT

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa anggaran kampanye calon anggota DPR di Jepang biasanya relatif kecil sehingga para kandidat perlu melakukan kegiatan kampanye secara mandiri untuk menekan pengeluaran.

Menurut narasi unggahan tersebut, kondisi itu memiliki sisi positif karena keterbatasan biaya politik dinilai dapat mengurangi dorongan untuk mengembalikan modal kampanye melalui praktik korupsi maupun pemerasan.

Dari sudut pandang yang disampaikan akun tersebut, rendahnya biaya politik kemudian dikaitkan dengan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang bersih dan efisien.

Dalam unggahan berikutnya, @degeradi juga menjelaskan bahwa foto-foto yang ditampilkan merupakan dokumentasi tokoh tersebut ketika masih menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada periode 2011 hingga 2012.

Perbincangan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah pengguna Threads yang ikut menyampaikan pandangan mengenai pembatasan dana kampanye dan potensi kaitannya dengan praktik korupsi.

Akun @krismyid menyampaikan bahwa dana kampanye perlu dibatasi, termasuk sumbangan yang diterima kandidat, serta harus diperhitungkan dan diaudit oleh akuntan publik.

Ia juga menuliskan, "Balik modal kampanye" inilah sumber korupsi.

Akun tersebut kemudian menambahkan, "Kalo terbukti over, diskualifikasi."

Sementara itu, akun @s_astri27 menanggapi unggahan tersebut dengan pertanyaan mengenai praktik pembagian atribut dan bantuan selama masa kampanye.

Komentarnya berbunyi persis, Ngga ada yg bagi bagi kaos sama sembako yah.

Respons lain datang dari akun @pejabat.korup.kena.azab yang memberikan komentar singkat mengenai perbedaan kondisi antarnegeri.

Akun tersebut menuliskan, Beda jauh sama negara munafik SDM rendah overpopulasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung