Repelita Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin memaparkan bahwa dirinya telah mengingatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak sembilan tahun silam mengenai potensi munculnya rentetan permasalahan pasca-habisnya masa jabatan resmi sebagai kepala negara.
ADVERTISEMENT
Analisis mendalam tersebut disampaikan secara langsung oleh Ujang Komarudin dalam sebuah rekaman wawancara dialog publik yang disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV pada hari Jumat, 30 Oktober 2026.
Ujang Komarudin menilai dugaan kasus hukum serta polemik administratif seputar dokumen ijazah pribadi milik Joko Widodo maupun berkas kelulusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bukti nyata kebenaran dari prediksi masa lalunya.
"Ketika 9 tahun yang lalu, pertama kali saya jadi pengamat mengingatkan, saya billing 'Pak Jokowi kalau sudah tidak jadi presiden lagi pasti akan muncul banyak masalah.'," ucap Ujang Komarudin saat menirukan kembali seruan komunikasinya.
Ia berpandangan terdapat kecenderungan sosiologis di Indonesia di mana seorang tokoh publik yang sudah kehilangan legasi kekuasaan serta tidak mengemban jabatan strategis akan rentan dicari-cari kesalahannya oleh kelompok tertentu.
"Di Indonesia ini kita punya kebiasaan, orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya kekuasaan, maka mohon maaf, akan cenderung kalau tanda kutip dioyak-oyak, akan cenderung dikerjai," jelas Ujang Komarudin memaparkan realitas politik domestik.
Dirinya kemudian mengomparasikan kedudukan politik Joko Widodo dengan jajaran mantan kepala negara terdahulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono serta Megawati Soekarnoputri yang dinilai relatif stabil pasca-turun takhta.
Ujang Komarudin menerangkan bahwa kestabilan posisi yudisial tersebut murni disebabkan oleh kepemilikan basis massa serta sokongan mesin partai politik yang besar dan kuat di parlemen legislatif.
"Pak SBY kita tahu persis, Ibu Megawati tahu persis punya partai yang kuat. Ibu Mega ada PDIP, Pak SBY katakan ada Demokrat," sebut Ujang Komarudin saat merinci peta perlindungan politik struktural.
Ia menilai sang mantan presiden mengalami kelalaian operasional karena belum sempat membangun benteng pertahanan legislatif yang solid, mengingat eksistensi PSI saat ini belum mampu menembus ambang batas parlemen senayan.
"Pak Jokowi ini kan kalau saya lihat belum membangun kekuatan yang kuat, katakanlah di parlemen. Ada PSI tapi kan tidak masuk ke parlemen. Artinya dalam konteks itu Pak Jokowi sudah kecolongan," tambah Ujang Komarudin menganalisis kelemahan taktis.
Menurut pandangannya, Joko Widodo cenderung terlalu fokus dalam mengelola kekuasaan eksekutif selama sepuluh tahun terakhir guna menonjolkan pencapaian legasi pembangunan fisik di berbagai daerah.
"Terlalu asik dalam pemerintahannya 10 tahun terakhir. Katakanlah dalam konteks membangun apa pun yang beliau punya legacy, di saat yang sama punya kekurangan-kekurangan yang selalu kita kritisi," urai Ujang Komarudin secara terbuka.
Terkait isu yang berembus mengenai adanya skenario penumpang gelap, dirinya membenarkan eksistensi manuver terselubung tersebut namun menegaskan bahwa sang mantan kepala negara wajib mengantisipasi segala bentuk risiko logis di lapangan.
"Ada operasi politik atau tidak, Pak Jokowi harus siap dengan segala konsekuensi apa pun. Kalaupun itu politik, kalau saya melihat, iya (operasi politik)," tegas Ujang Komarudin menyimpulkan situasi ketatanegaraan (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
