Repelita Jakarta - Kesepakatan tujuh partai politik di parlemen terkait rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan tajam di jagat maya pada Selasa, 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
Kondisi tersebut turut disertai sinyal dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyatakan tidak keberatan apabila Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan proses pemakzulan berdasarkan konstitusi yang berlaku.
Pandangan mengenai menyatunya suara partai politik dan sikap organisasi keagamaan tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @gunromli melalui jejaring media sosial Threads pada 10 November 2026.
Pemilik akun bernama Mohamad Guntur Romli tersebut menyoroti putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K yang telah membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Menurutnya, keputusan hukum tersebut secara otomatis menggugurkan syarat pencalonan sehingga jabatan wakil presiden yang diemban dinilai kehilangan landasan administratif yang sah.
"Partai-partai Sudah Sudah Sepakat, Muhammadiyah Tidak Keberatan Soal Pemakzulan Gibran: Wapres Baru Tinggal Soal Waktu?
Putusan MA Nomor 742 K menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Syarat pencalonan gugur. Yang tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong.
Tujuh partai. Tujuh suara. Satu arah: pemakzulan Gibran," tulis akun @gunromli dalam bagian pertama utasnya pada 10 November 2026.
Pada bagian lanjutan unggahannya, politisi tersebut juga mengutip pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir yang menyerahkan proses tersebut kepada mekanisme parlemen.
Muhammadiyah mempersilakan DPR untuk mengagendakan pemakzulan sepanjang langkah itu berpijak pada dasar hukum yang sah serta mengutamakan kemaslahatan umum.
Guntur menegaskan bahwa desakan pelengseran ini merupakan persoalan penegakan konstitusi dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu.
Ia membandingkan perlakuan terhadap masyarakat biasa yang langsung dicoret lamarannya apabila memiliki ijazah tidak sah dengan pejabat tinggi negara yang dokumennya telah dibatalkan oleh pengadilan.
"Di luar Senayan, Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pun tak mempersoalkan pemakzulan: silakan DPR mengagendakan pemakzulan, asal berpijak pada dasar hukum yg sah dan kemaslahatan umum.
Ini bukan soal suka atau benci. Ini soal konstitusi. Rakyat biasa yg ijazahnya tidak sah, lamarannya dicoret. Mengapa wapres yg suketnya batal demi hukum harus kebal?
Gibran mau mundur sendiri atau dimakzulkan?," lanjut unggahan akun @gunromli pada hari yang sama.
Unggahan tersebut langsung memicu beragam tanggapan dari para pengguna media sosial di kolom balasan pada tanggal 10 November 2026.
Salah seorang warganet melontarkan sindiran politik mengenai usulan pengganti kursi wakil presiden yang dikaitkan dengan sejarah kepemimpinan nasional sebelumnya.
"Udah cepetan naikan puan jadi wapres, biar sejarah terulang kembali ada yang mau jadi presiden/wapres tanpa mau pemilihan langsung. Kan Keren emak sama anak masuk buku sejarah saya dukung itu.👍😁," tulis akun @wilieewily menanggapi unggahan utama.
Sementara itu, warganet lainnya memberikan reaksi singkat berupa dukungan terhadap partai politik tertentu hingga ungkapan rasa syukur di kolom komentar.
"Hidup PDI," tulis akun @noraziiz dalam balasannya.
"Alhamdulillah," ujar akun @acul_ke turut memberikan komentar singkat pada unggahan tersebut.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan kritis dari warganet mengenai fasilitas negara serta hak pensiun apabila seorang wakil presiden memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
"Bang klo Gibran mundur nanti dia dpt pensiun seumur hidup? Dapat rumah? Dapat pengawalan? Kok enak Bang?," tulis akun @hildahnrnasution di kolom balasan pada 10 November 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
