Repelita Jakarta - Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November 2026 menjadi momentum penting bagi Gerakan Moral Kedaulatan Rakyat untuk menyampaikan sikap tegas terkait situasi politik nasional.
Marwan Batubara selaku pimpinan GMKR menyampaikan pandangan kritis mengenai desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran yang telah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat secara luas.
ADVERTISEMENT
Berbagai komponen bangsa seperti FPP-TNI, KAMI, GMKR, Forum AKSI, hingga Forum Gurubesar telah menyuarakan aspirasi tersebut selama lebih dari satu tahun kepada DPR, DPD, dan MPR.
Sayangnya pada masa tersebut tidak ada satu pun fraksi di DPR yang berkenan menerima aspirasi masyarakat ataupun memberikan tanggapan resmi terhadap surat permohonan yang diajukan.
Situasi politik mengalami pergeseran signifikan setelah adanya pengajuan permohonan diskualifikasi terhadap Gibran yang dimotori oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.
Meskipun permohonan tersebut ditolak secara substansi hukum acara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 secara eksplisit menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setingkat SMA.
Persyaratan ijazah setingkat SMA tersebut merupakan ketentuan mutlak yang dipersyaratkan bagi setiap kontestan pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Status hukum terkait ketidak milikan ijazah setingkat SMA oleh Gibran juga diperkuat secara telak oleh Mahkamah Agung melalui jalur peradilan tata usaha negara.
Melalui Putusan Nomor 742K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 atas gugatan kasasi yang diajukan oleh advokat Subhan Palal, Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Rangkaian putusan dari dua lembaga yudikatif tertinggi negara ini menunjukkan keselarasan bahwa Gibran secara faktual tidak pernah memenuhi syarat pendidikan yang diwajibkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan enam alasan yuridis yang menjadi dasar dimulainya proses pemakzulan terhadap presiden maupun wakil presiden.
Salah satu delik hukum utama yang diatur dalam pasal tersebut adalah kondisi di mana pejabat negara yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Merujuk pada produk hukum final dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, seluruh unsur yuridis formal untuk melaksanakan proses pemakzulan Gibran kini telah terpenuhi secara sempurna.
Proses lanjutan pemakzulan diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 yang diawali dengan mekanisme politik di DPR guna merumuskan alasan rasional pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat.
Apabila DPR telah merumuskan alasan tersebut, hasil keputusan politik dalam bentuk hak menyatakan pendapat akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji dan dianalisis secara hukum.
Hasil pengujian hukum dari Mahkamah Konstitusi tersebut nantinya akan dikembalikan kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.
Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti adanya pelanggaran hukum, yang dalam hal ini substansinya telah diputuskan sebelumnya, maka DPR wajib meneruskannya kepada MPR untuk menggelar sidang umum.
Tahapan penuntasan pemakzulan di Majelis Permusyawaratan Rakyat dikategorikan sebagai proses politik dengan mekanisme pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang ketat.
Aturan persidangan mensyaratkan kehadiran minimal tiga perempat dari total anggota MPR serta dukungan minimal dua pertiga suara dari anggota yang hadir di dalam sidang paripurna.
Meskipun melibatkan empat lembaga tinggi negara sekaligus meliputi DPR, MK, DPD, dan MPR, proses pemakzulan tersebut diyakini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua minggu saja.
Keyakinan penyelesaian kilat ini didasarkan pada optimalisasi penggunaan hak menyatakan pendapat oleh lembaga legislatif di DPR tanpa harus melalui prosedur investigasi yang berlarut-larut.
Seluruh anggota parlemen serta hakim yang mengemban tugas konstitusional diharapkan mendasarkan sikap mereka pada prinsip moral Pancasila serta UUD 1945 tanpa intervensi politik sandera.
Proses persidangan lanjutan di Mahkamah Konstitusi dipastikan tidak akan memakan waktu lama mengingat sebagian besar pembuktian materiil telah tuntas diuji dalam perkara sebelumnya.
Alasan pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat telah tersedia secara nyata berupa status tidak memenuhi syarat jabatan sesuai produk hukum Mahkamah Konstitusi.
DPR tidak perlu lagi menghabiskan waktu dengan menggunakan hak pengawasan lain seperti hak angket atau pembentukan panitia khusus guna mencari-cari alasan pemakzulan baru.
Berdasarkan doktrin trias politika, kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara di dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada posisi yang setara dan seimbang.
Ketika lembaga yudikatif tertinggi telah mengeluarkan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat, maka tidak ada lagi ruang bagi lembaga legislatif untuk mencari alternatif di luar hukum.
Sikap mencari-cari alternatif di luar keputusan hukum yang sudah terang benderang hanya akan mempertontonkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia mengabaikan supremasi hukum.
Penggunaan hak menyatakan pendapat secara langsung oleh DPR akan mengembalikan marwah partai politik sebagai institusi yang bersih dari cengkeraman oligarki kekuasaan tertentu.
Langkah cepat ini sekaligus menjadi sarana tebusan dosa atas sikap diam lembaga parlemen yang selama lebih dari satu tahun mengabaikan berbagai aspirasi keadilan dari masyarakat.
Penyelesaian skandal kenegaraan secara cepat akan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari praktik politik menghalalkan segala cara yang merusak tatanan demokrasi konstitusional.
Fokus para penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa dapat segera dialihkan kembali untuk mengatasi berbagai krisis ekonomi mendesak yang sedang dihadapi rakyat banyak.
Masyarakat saat ini dihadapkan pada beratnya beban hidup akibat pembengkakan defisit anggaran pendapatan belanja negara, kenaikan nilai tukar dolar, serta lonjakan harga barang kebutuhan.
Indeks harga saham gabungan yang terpuruk serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja menuntut perhatian penuh dari pemerintah tanpa tersandera oleh persoalan hukum pejabat tinggi.
Presiden Prabowo Subianto didorong untuk menunjukkan keteladanan nyata dengan memegang teguh prinsip moral dan konstitusi dalam menyikapi kemelut hukum wakil presiden.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo harus membuktikan komitmen penegakan hukum secara konsisten demi mengembalikan Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.
Peringatan keras disampaikan agar Presiden Prabowo tidak terjebak dalam perangkap opini maupun taktik mengulur waktu melalui upaya hukum lanjutan di pengadilan tata usaha negara.
Presiden Prabowo diminta agar tidak pernah berkompromi dengan segala bentuk upaya penyelamatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran berat konstitusi dan undang-undang.
Penyelesaian tuntas atas persoalan hukum Gibran merupakan kunci utama agar agenda besar kerakyatan dalam visi misi Asta Cita dapat berjalan tanpa hambatan politis yang berarti. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
