Repelita Jakarta - Pemberian gelar kehormatan adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh para raja kawasan NTT didasari atas ikatan persaudaraan serta kepedulian yang konsisten terhadap masyarakat wilayah timur Indonesia.
Penetapan predikat kehormatan tersebut memicu tanggapan beragam dari berbagai kalangan di ruang publik.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Fernando menilai langkah pemberian predikat adat tersebut sangat masuk akal mengingat frekuensi kunjungan kerja Jokowi ke NTT tergolong paling tinggi dibanding para pemijat kursi kepresidenan terdahulu.
"Itu kan diakui oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh yang ada di sana, bahwa NTT ini lebih banyak dikunjungi oleh Pak Jokowi dari presiden-presiden sebelumnya dan sesuatu yang wajar ketika diapresiasi setelah beliau tidak lagi menjadi presiden."
"Karena dianggap oleh tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat NTT bahwa beliau berhasil memimpin Indonesia, terus kemudian memberikan sumbangsih yang begitu besar terhadap NTT, ya wajar saja ketika itu didapatkan, diberikan gelar kepada Pak Jokowi," ujar Fernando dalam wawancara Tribunnews On Focus, dikutip pada Rabu (5/8/2026).
Menanggapi potensi pemanfaatan penganugerahan itu bagi gerak politik personal maupun Partai Solidaritas Indonesia, Fernando menyerahkan hal tersebut pada strategi penerapan di lapangan.
"Tinggal bagaimana beliau memanfaatkan itu, apalagi misalnya di dalam kunjungan tersebut itu ada komitmen-komitmen politik yang sedang dibangun, sedang dijalin oleh Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, ya itu sesuatu yang lumrah lah," katanya.
Fernando menambahkan bahwasanya esensi paling krusial terletak pada dampak jalinan komunikasi politik agar bermuara pada kesejahteraan warga NTT serta kemajuan daerah secara menyeluruh.
Sebelum penobatan di Kupang, Jokowi turut disematkan penganugerahan Baginda Pemuka Bangsa oleh lembaga Kedatun Keagungan Lampung sebagai penghargaan tertinggi atas bakti kepemimpinannya.
Penetapan tersebut merupakan bagian dari kebiasaan muakhi yang melambangkan jalinan persaudaraan sekaligus bentuk penghormatan bagi tokoh yang dinilai berjasa besar.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengemukakan bahwa pemberian gelar oleh bermacam pemangku adat membuktikan kiprah kepemimpinan Jokowi bakal terus melekat di ingatan warga.
"Pak Jokowi mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, tetapi karya dan pengabdiannya masih dirasakan masyarakat," kata Ahmad Ali dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
"Rakyat selalu memiliki cara untuk menghargai pemimpin yang bekerja dengan sungguh sungguh. Mereka tidak hanya mengingat pidato, tetapi juga mengingat hasil kerja yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari hari," tambahnya.
Ahmad Ali menilai apresiasi adat di Lampung maupun NTT memperlihatkan benang merah yang identik.
Pengakuan tersebut lahir murni karena warga merasakan manfaat nyata dari hasil pembangunan selama sepuluh tahun masa jabatannya.
Ahmad Ali merinci jejak perubahan signifikan di NTT lewat berdirinya Bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, hingga Temef, disertai pembenahan infrastruktur perbatasan serta pemolesan Labuan Bajo.
"Itulah mengapa kedatangannya hari ini bukan sekadar kunjungan seorang mantan Presiden, tetapi kunjungan seorang pemimpin yang pernah meninggalkan jejak pembangunan yang masih dirasakan masyarakat," ujarnya.
Sepanjang masa baktinya, Jokowi telah mengantongi deretan gelar adat dari berbagai kerajaan Nusantara, mulai dari Kesultanan Deli, Lembaga Adat Melayu Riau, Kesultanan Ternate, Kesultanan Buton, hingga Lembaga Adat Paser dan Tana Toraja. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
