Berita, Nasional

Syafril Sjofyan Pertanyakan Dua Tahun Prabowo: Sudah Diperbaiki, Dilanjutkan, atau Tuntaskan 17 Persoalan Warisan Jokowi

Repelita.net

17 November 2026 12:02 WIB • 101 view

Syafril Sjofyan Pertanyakan Dua Tahun Prabowo: Sudah Diperbaiki, Dilanjutkan, atau Tuntaskan 17  Persoalan Warisan Jokowi
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian sejarah mengenai arah kepemimpinannya setelah genap dua tahun menjabat sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 hingga bulan Oktober 2026 mendatang.

Syafril Sjofyan selaku Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Aktivis Pergerakan 77-78 dan Sekjen APP Bangsa menyoroti apakah kepala negara akan berani membenahi kerusakan tata kelola pemerintahan lama atau justru meneruskan pola kekuasaan sebelumnya.

ADVERTISEMENT

Warisan Pemerintahan Joko Widodo Selama Satu Dekade

Menurut catatan Syafril Sjofyan yang dirilis di Bandung pada tanggal 17 Nopember 2026, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama satu dekade tidak bisa hanya dinilai dari deretan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, bendungan, kereta cepat, maupun gedung megah.

Terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menyangkut masa depan bangsa Indonesia mulai dari kemunduran supremasi hukum, pelemahan demokrasi, dominasi oligarki, konflik agraria, beban utang negara, ketimpangan ekonomi, hingga kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas.

Evaluasi dari berbagai elemen masyarakat sipil dalam forum Mahkamah Rakyat Luar Biasa serta catatan organisasi pegiat hak asasi manusia turut memperkuat kritik tajam terhadap arah kekuasaan selama sepuluh tahun terakhir tersebut.

Tujuh Belas Persoalan Krusial Warisan Masa Lalu

Berdasarkan rangkuman berbagai catatan kritis tersebut, Syafril Sjofyan merinci setidaknya ada 17 persoalan krusial yang dinilai sebagai warisan bermasalah dari era pemerintahan Joko Widodo: 

1. Pelemahan lembaga antirasuah melalui perubahan regulasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggerus independensi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. 

2. Praktik politik dinasti serta penguatan jaringan oligarki ketika kekuasaan negara dipertontonkan seolah dapat diwariskan secara turun-temurun melalui jalur hubungan keluarga. 

3. Penyempitan ruang kebebasan sipil masyarakat melalui tindakan kriminalisasi terhadap suara kritis serta penggunaan pasal-pasal karet dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

4. Kemunduran prinsip supremasi sipil sebagai dampak dari semakin meluasnya pelibatan aparat militer maupun kepolisian ke dalam ranah urusan pemerintahan sipil. 

5. Kegagalan pemerintah dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat meskipun negara secara resmi telah mengakui terjadinya sejumlah peristiwa kelam pada masa lalu.

6. Lemahnya sistem akuntabilitas atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan termasuk dalam penanganan tragedi Stadion Kanjuruhan serta peristiwa tewasnya laskar di Kilometer 50. 

7. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang proses pembentukannya menuai kontroversi luas serta menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap perlindungan hak buruh dan kelestarian lingkungan hidup. 

8.Maraknya konflik agraria dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat maupun warga lokal seperti yang terjadi di kawasan Rempang dan Desa Wadas. 

9. Tumpukan beban utang negara beserta risiko fiskal jangka panjang akibat ambisi pembiayaan proyek pembangunan besar-besaran yang menyisakan kerentanan terhadap keberlanjutan keuangan negara. 

10. Proyek pemindahan Ibu Kota Negara yang dinilai dipaksakan pelaksanaannya di tengah persoalan ketepatan prioritas anggaran, skema pembiayaan, dampak lingkungan, serta kepastian manfaat langsung bagi rakyat. 

11. Konflik berkepanjangan di tanah Papua yang gagal diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata dan belum mampu menghadirkan perdamaian yang adil serta berkelanjutan bagi warga setempat. 

12. Praktik komersialisasi di sektor pendidikan tinggi ketika besaran biaya kuliah semakin memberatkan masyarakat sementara tingkat kesejahteraan para tenaga pendidik masih belum memadai. 

13. Eksploitasi sumber daya alam secara masif termasuk munculnya dampak kerusakan lingkungan serta terabaikannya standar keselamatan kerja dalam operasional industri hilirisasi nikel. 

14. Terjadinya pembajakan proses legislasi nasional ketika kepentingan kelompok elite politik jauh lebih mendominasi dibandingkan partisipasi bermakna serta aspirasi murni dari masyarakat luas. 

15. Politisasi terhadap institusi penegak hukum yang memicu persoalan serius mengenai netralitas aparat serta merosotnya kepercayaan publik khususnya terhadap institusi kepolisian di bawah kendali mantan pimpinan sebelumnya. 

16. Tergerusnya batas independensi bank sentral melalui penerapan kebijakan pembiayaan fiskal serta skema pembagian beban atau burden sharing yang dijalankan pada masa pandemi lalu. 

17. Ketidakmandirian sektor pangan nasional ketika program lumbung pangan atau food estate mengalami kegagalan dan ketergantungan negara terhadap impor bahan pangan pokok masih belum terselesaikan.

Catatan Etika Konstitusi dan Pertanggungjawaban Hukum

Syafril Sjofyan menjelaskan bahwa ketujuh belas persoalan tersebut tidak seluruhnya berstatus sebagai tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan lembaga peradilan.

Sebagian dari daftar tersebut merupakan bentuk kritik kebijakan publik, persoalan buruknya tata kelola pemerintahan, serta dugaan penyimpangan wewenang yang wajib diuji secara transparan di hadapan hukum.

Namun demikian, keseluruhan poin tersebut tetap menyangkut pertanggungjawaban hukum maupun pertanggungjawaban politik dari sosok Joko Widodo selama dua periode memimpin pemerintahan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam tulisannya, Syafril Sjofyan menyoroti dugaan keterlibatan orang kepercayaan mantan presiden yakni mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara makar.

Selain itu, ia juga menyinggung tindakan pemaksaan kehendak yang dinilai melanggar etika konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh kerabat dekatnya guna mengubah syarat batas usia calon wakil presiden demi meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka.

Syafril Sjofyan turut mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan saat masih menjabat presiden yang mendorong Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Oktober 2026.

Ia juga menyoroti dugaan penyelundupan pasal pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh oknum petinggi penyelenggara pemilu sehingga kandidat wakil presiden yang dinilai tidak memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas dapat lolos sebagai peserta pemilihan umum.

Menurut pandangan Syafril Sjofyan, rangkaian tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap 290 juta rakyat Indonesia yang sangat mencederai akal sehat sehingga pihak-pihak terkait patut dimintai pertanggungjawaban hukum seberat-beratnya.

Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan mendasar yang muncul ke permukaan bukan sekadar mengenai jumlah program populis maupun penyaluran bantuan sosial yang telah dijalankan pemerintah.

Publik menanti pembuktian nyata apakah pemerintahan saat ini memiliki keberanian politik untuk membongkar berbagai persoalan struktural warisan pemerintahan sebelumnya atau justru melanggengkan sistem lama tersebut.

Pada sektor penegakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, Syafril Sjofyan menilai belum terlihat adanya langkah pembenahan struktural yang memadai dari jajaran kabinet pemerintahan saat ini.

Penilaian tersebut sejalan dengan laporan evaluasi dari organisasi Amnesty International Indonesia pada bulan Oktober 2026 yang memberikan catatan rapor merah terhadap kinerja dua tahun pemerintahan pasangan Prabowo-Gibran.

Berbagai isu krusial seperti pembatasan kebebasan sipil, meluasnya pelibatan militer dalam jabatan sipil, mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta minimnya partisipasi publik masih menjadi sorotan tajam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya pergantian figur kepala negara secara konstitusional belum secara otomatis membawa perubahan mendasar pada arah dan watak kekuasaan di tingkat elite.

Lima Agenda Utama Perbaikan Nasional

Syafril Sjofyan merumuskan lima agenda pekerjaan rumah mendesak yang tidak boleh terus dihindari oleh Presiden Prabowo Subianto demi menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.

Pada bidang demokrasi dan penegakan hukum, pemerintah dituntut segera memulihkan independensi komisi antirasuah, menjamin kemerdekaan berpendapat warga negara, menghentikan kriminalisasi kritik, serta menegakkan supremasi sipil.

Pada bidang hak asasi manusia dan keadilan, negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, mengusut tindakan kekerasan aparat secara terbuka, serta menghadirkan keadilan sejati bagi para korban dan keluarganya.

Pada bidang ekonomi dan pengelolaan fiskal, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis nasional, mengevaluasi beban utang serta risiko keuangan badan usaha milik negara, dan memastikan anggaran negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pada bidang pengelolaan sumber daya alam, negara harus menghentikan praktik perampasan ruang hidup masyarakat, mengevaluasi proyek strategis yang bermasalah, serta menegakkan tanggung jawab pemulihan kerusakan lingkungan secara tegas.

Pada bidang kedaulatan politik, kepala negara didesak untuk mengakhiri dominasi kelompok oligarki, memutus mata rantai politik dinasti, serta menghentikan praktik transaksi kekuasaan yang mengorbankan kepentingan nasional.

Kondisi Riil Ekonomi dan Beban Keuangan Negara

Syafril Sjofyan menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah kekurangan program kerja melainkan keberanian untuk melakukan koreksi total terhadap sistem kekuasaan warisan pendahulunya.

Ia mengingatkan agar pemerintahan saat ini tidak sekadar melakukan pergantian figur pemimpin semata namun tetap mempertahankan jaringan kepentingan lama, pola politik transaksional, serta praktik tata kelola pemerintahan yang bermasalah.

Masyarakat luas pada hakikatnya tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik maupun deretan angka statistik pertumbuhan ekonomi di atas kertas.

Rakyat Indonesia sangat membutuhkan hadirnya negara yang adil, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, pemerintahan yang bersih dari korupsi, iklim demokrasi yang sehat, serta pemimpin yang tidak tunduk pada tekanan oligarki.

Kondisi perekonomian masyarakat saat ini dinilai sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja akibat tertekannya daya beli warga oleh stagnasi upah riil, tingginya proporsi pekerja sektor informal, serta menyusutnya jumlah populasi kelas menengah.

Laporan evaluasi kinerja ekonomi dua tahun yang dirilis oleh lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance mencatat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran angka lima persen belum sepenuhnya mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sementara itu, data resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total posisi utang pemerintah telah menembus angka Rp10.326,93 triliun per bulan September 2026.

Lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Standard and Poor's turut menyoroti tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang berada pada kisaran batas atas yakni 15 hingga 20 persen ditambah beban belanja subsidi energi yang mencapai Rp376,8 triliun hingga kuartal ketiga tahun 2026.

Peringatan Tegas Menyongsong Masa Depan Bangsa

Waktu dua tahun masa pemerintahan telah berlalu sehingga kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan komitmen perubahan politik dan penegakan hukum semakin terbatas.

Syafril Sjofyan memperingatkan agar kepala negara tidak melindungi mantan presiden beserta keluarganya dari tuntutan rakyat yang mendesak adanya pertanggungjawaban hukum atas berbagai dugaan pelanggaran selama berkuasa.

Ia menegaskan agar ketujuh belas persoalan warisan pemerintahan sebelumnya tidak berubah menjadi beban warisan baru yang diteruskan oleh pemerintahan sekarang kepada pemimpin bangsa pada periode berikutnya.

Apabila perbaikan struktural tersebut gagal diwujudkan, Syafril Sjofyan mengingatkan bahwa gelombang perlawanan rakyat untuk menuntut keadilan berpotensi kembali bangkit di masa mendatang.

Sejarah perjalanan bangsa pada akhirnya tidak akan menilai seorang pemimpin negara dari banyaknya janji kampanye yang diucapkan melainkan dari keberanian nyata dalam memperbaiki kesalahan sistem kekuasaan yang ada.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok



TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung