Repelita Pekanbaru - Temuan data jajak pendapat yang mengindikasikan bahwa sekitar 85 persen penduduk di Pulau Sumatera menginginkan opsi pemisahan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipandang sebagai peringatan krusial yang tidak boleh diremehkan atau ditanggapi lewat tindakan koersif. Pemerintah pusat disarankan untuk merespons dinamika sosial politik ini dengan instrumen diplomasi yang humanis serta mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan guna menghindari eskalasi benturan horizontal yang lebih destruktif bagi integrasi bangsa.
Menurut analisis dari pengamat dinamika sosiopolitik sekaligus mantan tokoh gerakan Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, hasil pendataan yang sempat dirilis oleh Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau pada periode 2024 silam seyogianya dipandang sebagai sinyal darurat agar penguasa Jakarta segera merestrukturisasi pola persebaran kekuasaan nasional yang selama ini dinilai condong ke wilayah Jawa. Landasan riset tersebut secara terperinci menerangkan bagaimana kecenderungan kelompok masyarakat urban di Sumatera, terutama dari klaster generasi muda, memandang opsi pendirian negara mandiri yang berdaulat jauh lebih prospektif ketimbang mempertahankan status integrasi nasional.
ADVERTISEMENT
"Survei seperti itu sangat mengusik kita semua karena temuannya berada angka yang sangat tinggi, yaitu 85 persen. Yang membuat pun bukan surveyor abal-abal dan kaleng-kaleng tetapi adalah Pemuda ICMI," kata Andri yang juga peraih gelar Magister Administrasi dari Universitas Prof Dr Mustopo itu kepada media, Minggu, 17 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa riak-riak tuntutan jajak pendapat umum atau referendum kemerdekaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari imbas turbulensi politik pasca-pemilu eksekutif 2024 yang diwarnai oleh maraknya narasi manipulasi suara. Fenomena ini sekaligus merefleksikan adanya transformasi cara pandang yang drastis di kalangan pemuda Sumatera dalam mengkalkulasi jaminan masa depan kesejahteraan mereka jika terus bernaung di bawah bendera Merah Putih.
Dari kacamata geopolitik, Andri menilai daratan Sumatera memegang peranan yang teramat vital bagi stabilitas domestik sehingga komando pusat harus sangat berhati-hati dalam mengelola setiap letupan ketidakpuasan di wilayah tersebut. Selain menyandang status sebagai pulau dengan bentang geografis terluas kedua, kawasan ini juga menyimpan cadangan komoditas alam yang melimpah, menguasai jalur perdagangan internasional di Selat Malaka, serta menjadi donatur utama bagi pertumbuhan ekonomi makro.
"Bagaimanapun, Sumatera adalah pulau penting bagi Indonesia, setelah Pulau Jawa. Karena luasnya dan sumber daya alam yang dimiliki. Ditambah pula posisi strategisnya yang berada di Selat Malaka maupun dari jumlah penduduknya yang merupakan nomor dua setelah Jawa," ujarnya.
Dalam catatan historis nasional, ekspresi perlawanan terhadap pemerintah pusat memang lebih sering diidentikkan dengan wilayah Aceh melalui pergerakan masa lalunya. Namun, temuan berkas riset ilmiah terbaru ini menjadi bukti otentik bahwa benih-benih kekecewaan struktural kini telah merambah dan mengakar kuat di berbagai lapisan komunitas masyarakat Sumatera secara masif.
"With the survey, we must be vigilant that there is a feeling of dissatisfaction among the younger generation who think that the independence option is more promising in welfare and prosperity than if it remains within the unitary state," terangnya.
Bertolak dari situasi pelik tersebut, dirinya meminta dengan sangat agar kementerian terkait menjauhkan opsi penanganan militeristik atau security approach dalam menetralisir gejolak pemikiran warga daerah. Negara diwajibkan untuk menyediakan panggung konsiliasi yang inklusif serta mereformulasi sistem pembagian kekuasaan legislatif maupun eksekutif agar setiap daerah memiliki rasa kepemilikan yang setara terhadap eksistensi republik.
"Sebelum terlambat, hendaknya ada dibuat posisi tawar-menawar atau bargaining position, yang harus ditanggapi dengan kepala dingin. Pemerintah pusat harus menangkap sinyal ini secara baik dan bijak," tuturnya.
Dirinya kemudian mengajak publik untuk merefleksikan kembali sejarah konsensus awal pondirian fondasi Indonesia yang hakikatnya direkatkan oleh semangat poros kekuatan geopolitik yang berimbang antara representasi Jawa dan luar Jawa. Manifestasi persatuan ideal tersebut tercermin secara nyata lewat kolaborasi legendaris Dwi Tunggal antara Soekarno dan Mohammad Hatta yang memegang porsi kepemimpinan dengan bobot pengaruh yang sama besarnya dalam mengemudikan pemerintahan awal.
"Kita mestinya kembali pada kondisi sewaktu pertama kali merdeka pada tahun 1945. Ada distribusi kekuasaan yang jelas di mana Soekarno, yang berasal dari Jawa berbagi peran dengan Hatta yang berasal dari Sumatera. Ada Konsep Dwi-Tunggal antara keduanya yang memainkan peranan yang sama pentingnya dalam negara yang baru merdeka itu," kata mantan Ketua Lembaga Pemikir Politik Humanika itu.
Andri juga memberikan kritik terhadap struktur kepemimpinan nasional dari masa ke masa yang dinilainya terlalu didominasi oleh figur-figur yang lahir dari basis kultural Pulau Jawa. Sebagai ilustrasi, sepanjang era orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kursi orang nomor dua di republik ini hampir seluruhnya ditempati oleh tokoh-tokoh asal Jawa, dengan pengecualian pada sosok Adam Malik dan BJ Habibie, sebuah tren yang dinilai terus berlanjut hingga fajar reformasi.
Kondisi ketimpangan representasi politik yang berlangsung secara menahun tersebut pada akhirnya menyuburkan rasa ketidakadilan di hati para kader daerah, terutama di tanah Sumatera yang sejatinya memiliki stok tokoh intelektual yang melimpah untuk memimpin bangsa. "Ke depan, untuk meredam potensi 'ingin berpisah dari NKRI', maka komposisi Jawa luar Jawa itu dibuat dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam Konstitusi atau dalam UU tersendiri. Ini terasa penting sebab begitu banyak potensi orang luar Jawa, terutama Sumatera, untuk menjadi pemimpin. Mereka terhalang muncul karena 'dominasi' Jawa yang mayoritas," jelasnya.
Sebagai solusi taktis jangka pendek untuk menekan tensi disintegrasi, ia menyodorkan klausul politik agar pada perhelatan pemilu presiden 2029 mendatang, posisi kandidat wakil presiden secara mutlak harus diisi oleh putra terbaik dari rahim Sumatera sebagai simbol pemerataan kekuasaan. "Untuk Pemilu Presiden 2029, tokoh asal Sumatera wajib sebagai cawapres," tegasnya.
Pada bagian akhir penyataannya, Andri mengimbau seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kebijaksanaan kolektif agar Indonesia tidak mengalami nasib tragis seperti pembubaran negara federasi Yugoslavia yang hancur berkeping-keping akibat konflik internal yang berkepanjangan. Gagasan miring seputar pemisahan wilayah, sekecil apa pun volumenya, wajib diredam lewat instrumen dialog kekeluargaan yang persuasif dan menjauhi segala bentuk represi fisik.
"Negara ini memerlukan kearifan dan kebijaksanaan dari kita semua sekali pemiliknya. Tidak baik jika didominasi oleh suku bangsa mayoritas. Aspirasi kemerdekaan, sekecil apapun, harus ditanggapi lewat pendekatan kekeluargaan bukan lewat kekerasan. Kita ingin negara ini terus eksis dan tidak berpisah," pungkas Andri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
