Repelita Jakarta - Lembaga Riset Publik baru saja merilis hasil jajak pendapat terbaru mengenai deretan tokoh nasional yang dinilai layak mengisi kursi Wakil Presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Hasil survei yang dipaparkan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 November 2026 tersebut dilaporkan melalui tayangan kanal YouTube Official iNews oleh jurnalis Rani Sanjaya.
Riset yang digelar pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 ini melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah melalui metode wawancara dengan margin of error 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.
Dari enam klaster yang dipetakan oleh Lembaga Riset Publik, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati perolehan preferensi tertinggi pada kategori kepala daerah sebesar 33,7 persen.
Sementara itu, pada klaster mantan kandidat pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Anies Baswedan meraih tingkat preferensi sebesar 22,4 persen.
Di klaster pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh angka 22,3 persen, disusul Ketua DPR RI Puan Maharani pada klaster pimpinan lembaga negara sebesar 21,4 persen.
Adapun pada klaster menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapatkan 19,3 persen, sedangkan di lingkaran terdekat kepala negara terdapat nama Sufmi Dasco Ahmad dengan raihan 18,4 persen.
Kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia ini terjadi pasca pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.
Terkait kriteria calon pendamping kepala negara berikutnya, pengamat politik menilai Presiden Prabowo akan memilih sosok yang loyal dan tidak berpotensi menjadi pesaing pada pemilihan umum mendatang.
"Menurut saya tiga kriteria calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Pak Prabowo adalah yang pertama harus satu visi dan tidak boleh memiliki visi yang lain di 2029 artinya tidak akan melawan Pak Prabowo di 2029 yang kedua memperkuat koalisi yang ketiga cakap secara administrasi dan visi kepemimpinan," jelas pengamat tersebut dalam tayangan kanal YouTube Official iNews.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"Kesimpulannya yang di luar partai pun boleh gitu loh asal presidennya ngajukan," ujar Jimly Asshiddiqie meluruskan aturan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama kandidat, sementara MPR diberi waktu 60 hari dan berencana menggelar sidang pemilihan pada 2 Desember 2026 mendatang.
Merespons dinamika politik tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menghormati konstitusi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Berkaitan dengan bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan wakil presiden yang kosong pasca mundurnya saudara Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum Prof dr Megawati Soekarnoputri," tutur Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah mengikuti batas waktu 14 hari sambil menunggu langkah Presiden berkomunikasi dengan partai koalisi.
"Bahwa setelah surat diterima itu diperlukan waktu 14 hari ya untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi," kata Yusril Ihza Mahendra.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para pimpinan partai politik koalisi serta jajaran kabinet di Istana Bogor pada Jumat petang untuk membahas pengisian kekosongan kursi wakil presiden.
Dalam pertemuan yang dihadiri Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Surya Paloh, hingga Presiden PKS Almuzammil Yusuf itu, partai koalisi diminta mengusulkan nama kandidat untuk dibahas kembali sepekan mendatang.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa partainya tidak menyodorkan kader internal dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan pendamping presiden kepada kepala negara serta Partai Gerindra.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok