Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun mewawancarai mantan anggota Badan Intelijen Negara Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra guna mengulas polemik somasi terbuka dari Partai Golkar serta manuver politik kelompok Solo pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Dialog siaran langsung yang membedah dinamika politik terkini hingga skenario penyadapan ilegal dan penataan kekuasaan di lingkaran istana tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Keren Cadas pada Senin 16 November 2026.
Dalam kesempatan pertama, Sri Radjasa menjawab somasi terbuka yang dilayangkan kubu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait pernyataannya dalam sebuah podcast mengenai keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan.
Sri Radjasa menegaskan dirinya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil secara eksplisit saat membahas kasus penyadapan tersebut, sehingga ia mempertanyakan alasan pihak yang bersangkutan merasa tersinggung.
"Karena somasi ini dilayangkan sebagai somasi terbuka ya kan, oleh karenanya jadi tidak ada yang dilayangkan ke alamat saya, enggak ada Pak, dan jadi maka dari itu saya juga menggunakan ruang publik juga untuk menjawab," ujar Sri Radjasa.
Ia menilai langkah melayangkan somasi tanpa menempuh mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers merupakan bentuk arogansi pejabat publik dalam meredam suara kritis masyarakat.
"Kalau Anda tidak setuju ya cover both sides-nya adalah Anda datang ke sini hak jawab Bang ya, hak jawab kalau misalnya 'Oh saya butuh dua jam', ya dua jam juga kita layani ngomong apapun," tambah Refly Harun menanggapi persoalan tersebut.
Lebih jauh, Sri Radjasa memaparkan analisisnya bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden dan posisi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah diganti, jaringan kekuatan lama yang ia sebut sebagai operasi garis dalam geng Solo masih bergerak di dalam pemerintahan.
Ia memperkirakan kekuatan jaringan tersebut baru berkurang sekitar tiga puluh persen dan masih memiliki cadangan logistik besar untuk menjalankan skenario lanjutan setelah rencana awal dan upaya mendorong figur pengganti di kursi Wakil Presiden menemui hambatan.
"Kekuatan geng Solo ya kan atau tentakel geng Solo yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya bahkan baru 30 persen yang terhapus, masih 70 persen," ungkap Sri Radjasa.
Sri Radjasa mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak pada politik balas budi maupun politik sandera, serta tidak membiarkan pengusutan kasus penyadapan berhenti hanya pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
"Presiden harus benar-benar ini dijadikan momentum untuk bersih-bersih, kalau enggak Bang Presiden yang tergusur saya yakinlah, itu saja enggak main-main artinya niat untuk menggusur Prabowo itu tidak pernah berhenti," tegasnya.
Menutup perbincangan, Sri Radjasa mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan tegas yang berpihak pada kepentingan rakyat serta memilih figur Wakil Presiden pengganti yang memiliki kapasitas mumpuni dan tidak berafiliasi dengan jaringan kekuasaan lama.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok