Repelita Jakarta - Nama pengusaha tambang Arif Kurniawan atau AK tengah menjadi pusat perhatian publik setelah terjerat pusaran kasus tata kelola nikel nasional.
Sorotan tajam semakin menguat lantaran nama sang Raja Nikel tersebut ikut dikaitkan dengan sosok mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Isu mengenai kedekatan antara Arif dan Listyo mulai mencuat setelah sejumlah pihak menghubungkan rekam jejak karier sang jenderal di tubuh kepolisian.
Karier Listyo di masa lalu dikaitkan secara langsung dengan pesatnya pertumbuhan kerajaan bisnis pertambangan yang dibangun Arif di daerah.
Berdasarkan informasi yang beredar luas di tengah masyarakat, hubungan keduanya disebut-sebut sudah mulai terjalin sejak tahun 2013 silam.
Pada tahun tersebut, Listyo dikabarkan tengah mengemban amanah jabatan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Sulawesi Tenggara.
Lokasi penugasan strategis sang perwira polisi itu berada di Kota Kendari yang menjadi pusat aktivitas pertambangan nikel.
Kendati demikian, mencuatnya isu kedekatan personal tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kerja sama bisnis tersembunyi.
Rumor tersebut juga belum membuktikan adanya bentuk perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dikelola oleh Arif.
Perkembangan krusial terkait dugaan relasi keduanya terungkap pada hari Senin, tanggal 9 November 2026 lalu.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, akhirnya memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait isu ini.
Kuntadi secara terbuka mengakui bahwa tim penyidik kejaksaan sedang mendalami dugaan adanya keterkaitan antara Arif dan Listyo Sigit.
Kita masih mendalami, kata Kuntadi singkat saat menjawab pertanyaan para wartawan di Jakarta pada kesempatan tersebut.
Kuntadi menegaskan bahwa proses penyidikan yang berjalan masih sangat dini dan belum menyentuh pada kesimpulan akhir.
Penyidik belum menetapkan bahwa Listyo Sigit Prabowo terbukti menjadi pihak yang memberikan perlindungan terhadap bisnis pertambangan Arif.
Dengan demikian, segala dugaan keterlibatan mantan Kapolri tersebut masih sebatas bahan penelusuran aktif tim penyidik.
Keterangan itu menegaskan bahwa isu kedekatan keduanya belum berstatus sebagai fakta hukum yang terbukti di muka pengadilan.
Di balik isu kedekatannya dengan petinggi kepolisian, sosok Arif Kurniawan memiliki rekam jejak panjang sebagai penguasa jaringan nikel.
Profil Arif sebelumnya pernah diulas dalam laporan investigasi media Bloomberg yang terbit pada bulan Desember 2025.
Laporan tersebut bertajuk How Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia Nickel King yang mengupas tuntas gurita bisnisnya.
Sebelum dikenal luas sebagai pengusaha tambang kakap, Arif tercatat pernah bekerja di kantor perwakilan Glencore di Jakarta.
Glencore sendiri dikenal sebagai perusahaan perdagangan komoditas raksasa yang berkantor pusat di negara Swiss.
Selepas keluar dari perusahaan tersebut, Arif mulai merintis bisnis mandiri dengan menghubungkan tambang lokal dan smelter asal China.
Langkah bisnisnya semakin kokoh ketika ia resmi mendirikan perusahaan bernama PT 28 Resources pada tahun 2015.
Ekspansinya terus berlanjut dengan pembentukan unit perdagangan khusus pada tahun 2018 guna memperbesar volume bisnis komoditasnya.
Berdasarkan catatan investigasi Bloomberg, jaringan usaha milik Arif memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi tambang nikel.
Total luasan seluruh wilayah konsesi tambang yang berada dalam kendali jaringannya diperkirakan telah melampaui 71.000 hektare.
Wilayah operasional pertambangannya tersebar di berbagai titik penghasil nikel utama seperti Pulau Kabaena, Buton Tengah, hingga Luwu Timur.
Jaringan bisnis Arif bahkan diperkirakan mampu mengendalikan sekitar 33 persen dari total pasokan bijih nikel domestik Indonesia.
Selain PT 28 Resources, terdapat sejumlah korporasi lain yang disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan jaringan usahanya.
Korporasi tersebut mencakup PT 28 KW, PT Rowan Sukses Investama, PT Tribuana Sukses Mandiri, dan PT Tonia Mitra Sejahtera.
Kini, kerajaan bisnis milik Arif sedang menghadapi gempuran penindakan hukum dari dua institusi negara sekaligus.
Pertama, puluhan perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya masuk dalam daftar sasaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.
Langkah penertiban kawasan hutan tersebut diumumkan secara resmi pada Rabu malam, tanggal 4 November 2026.
Keputusan itu diambil setelah digelarnya rapat pimpinan Satgas yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Operasi penertiban menyasar dugaan penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, memastikan penertiban akan menjangkau seluruh badan usaha yang terafiliasi dengan Arif.
Jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana, hasil temuan lapangan akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Kedua, Kejaksaan Agung juga tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025.
Penyidikan Kejagung mengungkap adanya enam perusahaan yang diduga dikendalikan Arif bersama figur berinisial LEI melalui holding PT DDA.
Keenam perusahaan itu meliputi PT Bumi Sentosa Jaya, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, serta PT HJ.
PT Bumi Sentosa Jaya dan PT KAA diduga tetap menjalankan penambangan lewat skema suspend meski izinnya berakhir sejak 2015.
Pada Selasa, 10 November 2026, Kejagung resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara ini.
Sementara itu, Arif Kurniawan sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka perseorangan dan keberadaannya terdeteksi berada di luar negeri.
Informasi keberadaan Arif di luar negeri disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, pada Jumat, 6 November 2026.
Data tersebut diperoleh penyidik berdasarkan catatan resmi perlintasan keimigrasian melalui koordinasi lintas instansi.
Selain isu relasi dengan Listyo Sigit, muncul pula rumor keterlibatan sejumlah jenderal aktif maupun purnawirawan melalui anggota keluarganya.
Namun, seluruh kabar mengenai keterlibatan para petinggi aparat tersebut hingga kini belum disertai dengan bukti kepemilikan saham yang sah.
Oleh karena itu, penyidik kejaksaan terus mendalami dokumen badan hukum, jajaran direksi, komisaris, hingga aliran transaksi keuangan korporasi.
Penegakan hukum yang transparan dan bebas dari intervensi sangat dinantikan untuk membuktikan ada tidaknya perlindungan pejabat di balik bisnis Arif. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
