Repelita Jakarta - Derasnya arus perdagangan bijih nikel di Indonesia kembali memunculkan perbincangan hangat mengenai sosok pengusaha yang mengendalikan jaringan puluhan konsesi tambang.
Nama Arif Kurniawan atau yang akrab disingkat AK kini menjadi sorotan publik luas.
ADVERTISEMENT
Ia dikenal sebagai mantan trader di perusahaan komoditas asal Swiss bernama Glencore sebelum dijuluki sebagai Raja Nikel.
Sorotan tajam tersebut mengarah kepadanya setelah puluhan korporasi tambang yang diduga terafiliasi dengannya masuk dalam radar penertiban ketat.
Operasi penertiban ini dipimpin langsung oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.
Pengumuman resmi mengenai langkah tegas tersebut disampaikan pada Rabu malam, tepatnya tanggal 4 November 2026.
Keputusan penting itu diambil usai pelaksanaan rapat pimpinan Satgas yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sasaran utama dari penertiban ini berkaitan erat dengan dugaan penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
Sejumlah perusahaan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis Arif turut menjadi target pemeriksaan mendalam.
Satgas PKH menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari proses penelaahan dan verifikasi awal yang matang.
Temuan di lapangan mencakup berbagai indikasi penyimpangan tata kelola pertambangan nasional.
Selain itu, ditemukan pula masalah dalam pengurusan perizinan serta praktik penguasaan kawasan hutan tanpa izin sah.
Pelaksanaan penertiban di lapangan meliputi rangkaian inventarisasi, verifikasi data, hingga upaya penguasaan kembali kawasan hutan.
Wilayah-wilayah tersebut diduga kuat telah dikuasai secara melawan hukum oleh sejumlah korporasi tambang.
Seluruh tindakan penertiban ini mengacu secara resmi pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Kendati demikian, tindakan penertiban terhadap korporasi yang terafiliasi dengan Arif bukan berarti seluruh dugaan pelanggaran telah terbukti secara hukum.
Proses pemeriksaan serta penegakan hukum masih harus berjalan untuk mengungkap peran masing-masing pihak.
Penyelidikan mendalam diperlukan guna mengetahui keterlibatan setiap perusahaan maupun aktor intelektual di baliknya.
Perjalanan karier Arif Kurniawan sebelumnya sempat diulas secara mendalam dalam laporan investigasi media Bloomberg.
Laporan bertajuk How Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia Nickel King itu terbit pada Desember 2025 lalu.
Liputan tersebut menelusuri transformasi Arif dari seorang pedagang komoditas biasa menjadi pengusaha tambang dengan jaringan luas.
Arif tercatat pernah bekerja di kantor perwakilan Glencore yang berlokasi di Jakarta.
Setelah meninggalkan perusahaan multinasional tersebut, ia mulai merintis bisnis perdagangan mandiri.
Ia bertindak sebagai penghubung antara jaringan pertambangan lokal di daerah dengan perusahaan smelter raksasa asal China.
Langkah bisnisnya semakin mantap ketika ia mendirikan PT 28 Resources pada tahun 2015.
Jaringan usahanya terus berkembang pesat dengan dibentuknya unit perdagangan khusus pada tahun 2018.
Berdasarkan temuan laporan Bloomberg, jaringan bisnis milik Arif memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi tambang nikel.
Luas keseluruhan wilayah konsesi tambang tersebut diperkirakan telah melampaui angka 71.000 hektare.
Wilayah operasi pertambangan itu tersebar luas di sejumlah daerah yang dikenal sebagai penghasil bijih nikel terbesar.
Beberapa di antaranya meliputi Pulau Kabaena, Buton Tengah di Sulawesi Tenggara, hingga Luwu Timur di Sulawesi Selatan.
Bloomberg juga memperkirakan bahwa seluruh jaringan bisnis tersebut mampu mengendalikan sekitar 33 persen pasokan bijih nikel domestik.
Angka fantastis ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh jaringan Arif dalam rantai pasok industri nikel nasional.
Selain PT 28 Resources, terdapat sejumlah korporasi lain yang disebut memiliki keterkaitan kuat dengan jaringan bisnisnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT 28 KW, PT Rowan Sukses Investama, PT Tribuana Sukses Mandiri, serta PT Tonia Mitra Sejahtera.
Di tengah gelombang penertiban jaringan bisnisnya, nama Arif juga terseret dalam pusaran isu dugaan kedekatan dengan petinggi Polri.
Sosok yang dikaitkan tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Informasi mengenai hubungan keduanya mulai mencuat setelah sejumlah pihak menghubungkan rekam jejak karier Listyo di kepolisian.
Karier tersebut dikaitkan dengan pesatnya perkembangan bisnis pertambangan yang dijalankan oleh Arif di daerah.
Dalam berbagai materi informasi yang beredar di publik, hubungan keduanya disebut telah terjalin sejak tahun 2013 silam.
Pada masa itu, Listyo dikabarkan sedang bertugas memegang jabatan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.
Lokasi penugasan tersebut berada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Namun, berbagai dugaan kedekatan yang beredar luas itu belum secara otomatis membuktikan adanya hubungan bisnis tersembunyi.
Informasi tersebut juga belum membuktikan adanya bentuk perlindungan khusus terhadap aktivitas pertambangan milik Arif.
Perkembangan penegakan hukum yang signifikan terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2026.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, akhirnya angkat bicara di hadapan awak media.
Kuntadi secara terbuka mengakui bahwa tim penyidik sedang mendalami dugaan keterkaitan antara Arif dan Listyo Sigit Prabowo.
Kita masih mendalami, kata Kuntadi kepada para wartawan saat memberikan keterangan resmi di Jakarta.
Kuntadi menegaskan dengan tegas bahwa proses penyidikan yang sedang berjalan belum sampai pada kesimpulan akhir.
Penyidik belum menyimpulkan bahwa mantan Kapolri tersebut terbukti menjadi pihak yang membekingi aktivitas bisnis tambang Arif.
Artinya, segala dugaan keterlibatan mantan petinggi kepolisian itu masih sebatas materi penelusuran penyidik.
Hal tersebut ditegaskan bukan sebagai sebuah fakta hukum yang sudah terbukti di muka persidangan.
Langkah penegakan hukum berlanjut ketika Kejagung mulai membongkar dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel.
Kasus korupsi tersebut mencakup kurun waktu pelaksanaan dari tahun 2013 hingga tahun 2025 di wilayah Sulawesi Tenggara.
Penyelidikan intensif mulai mengungkap struktur korporasi yang diduga kuat berada dalam kendali penuh Arif Kurniawan.
Dalam menjalankan operasinya, Arif diduga dibantu oleh seorang individu berinisial LEI melalui holding perusahaan bernama PT DDA.
Berdasarkan hasil penelusuran, Kejagung berhasil mengidentifikasi sedikitnya enam perusahaan yang dikendalikan melalui skema tersebut.
Perusahaan pertama adalah PT Bumi Sentosa Jaya atau disingkat BSJ dengan luas izin usaha pertambangan mencapai 1.030 hektare.
Perusahaan kedua tercatat sebagai PT KAA dengan luas wilayah izin usaha pertambangan mencapai 1.036 hektare.
Perusahaan ketiga adalah PT ANI yang memegang konsesi seluas 106 hektare.
Perusahaan keempat yaitu PT AMI dengan luas konsesi izin usaha pertambangan mencapai 1.000 hektare.
Perusahaan kelima adalah PT AMID yang menguasai lahan seluas 1.026 hektare.
Serta perusahaan keenam yang teridentifikasi dalam daftar tersebut adalah PT HJ.
Tim penyidik menemukan fakta mengejutkan mengenai aktivitas operasional dari sebagian perusahaan tambang tersebut.
PT Bumi Sentosa Jaya dan PT KAA kedapatan tetap menjalankan kegiatan penambangan secara aktif.
Padahal, izin usaha pertambangan atau IUP milik kedua perusahaan tersebut telah resmi berakhir sejak tahun 2015.
Aktivitas pengerukan bijih nikel tersebut diduga kuat terus berlanjut dengan menggunakan skema suspend.
Padahal, menurut ketentuan para penyidik, izin yang telah habis masa berlakunya wajib dikembalikan seutuhnya kepada negara.
Perkembangan hukum yang krusial kembali terjadi berselang sehari kemudian, tepatnya pada Selasa, 10 November 2026.
Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.
Penetapan status hukum tersebut diberikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, langkah hukum ini belum menetapkan Arif Kurniawan sebagai tersangka secara perseorangan.
Status hukum dari sang pengusaha masih berada dalam tahap pendalaman intensif oleh tim penyidik.
Keberadaan fisik dari Arif Kurniawan kini turut menjadi buruan serta pusat perhatian utama para penegak hukum.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan keterangan penting pada Jumat, 6 November 2026.
Berdasarkan data resmi perlintasan dari pihak imigrasi, Arif terdeteksi sedang berada di luar negeri.
Penyidik memperoleh informasi krusial tersebut melalui koordinasi lintas instansi yang berwenang.
Kendati demikian, pihak Kejagung belum menerbitkan penetapan tersangka secara resmi terhadap yang bersangkutan.
Penyidik masih fokus mendalami sejauh mana peran dan keterlibatan Arif dalam jajaran perusahaan yang sedang diselidiki.
Di sisi lain, Satgas PKH terus bergerak agresif menertibkan seluruh penguasaan kawasan hutan yang terafiliasi dengan jaringannya.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan komitmen lembaganya dalam menindak tegas pelanggaran yang ada.
Penertiban dipastikan akan mencakup seluruh perusahaan yang memiliki hubungan hukum ataupun berada dalam kendali langsung Arif.
Apabila dalam proses pemeriksaan lanjutan ditemukan indikasi tindak pidana yang kuat, penanganan kasusnya akan segera dilimpahkan.
Hasil temuan tersebut bakal diserahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Persoalan rumit yang kini tengah berkembang ternyata tidak hanya menyangkut luasnya lahan konsesi pertambangan.
Isu mengenai nilai perdagangan bijih nikel yang fantastis juga menjadi perhatian serius publik.
Lebih dari itu, struktur kepemilikan korporasi kini menjadi elemen krusial yang harus ditelusuri secara tuntas.
Berdasarkan berbagai informasi yang beredar luas, muncul dugaan keterlibatan sejumlah jenderal aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri.
Keterlibatan tersebut diduga melalui anggota keluarga yang disebut menduduki posisi penting di perusahaan terafiliasi Arif.
Namun, hingga saat ini, berbagai informasi mengenai nama-nama tersebut belum didukung oleh bukti resmi yang akurat.
Bukti yang memastikan kepemilikan saham maupun keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas tambang ilegal masih dicari.
Oleh karena itu, penelusuran mendalam terhadap dokumen administrasi badan hukum perusahaan menjadi sebuah keharusan.
Penyidik perlu memeriksa susunan pemegang saham, jajaran komisaris, direksi, hingga aliran transaksi keuangan perusahaan.
Langkah pemeriksaan yang sama wajib diterapkan secara adil terhadap dugaan hubungan antara Arif dan Listyo Sigit.
Penyidik dituntut mampu membuktikan apakah relasi tersebut murni sebatas perkenalan biasa.
Ataukah hubungan itu memiliki kaitan erat dengan kepentingan bisnis serta perlindungan aktivitas pertambangan ilegal.
Pada akhirnya, rentetan perkara besar ini membuka ruang pertanyaan mendasar mengenai tata kelola sumber daya alam nasional.
Publik mulai mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah jaringan korporasi dapat menguasai puluhan konsesi tambang sekaligus.
Siapa pihak yang paling diuntungkan dalam rantai bisnis perdagangan bijih nikel bernilai triliunan rupiah ini.
Serta apakah ada oknum pejabat yang sengaja menggunakan jabatannya untuk memberikan perlindungan terhadap bisnis tersebut.
Segala tanda tanya besar itu hanya dapat terjawab melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum yang transparan.
Bukan sekadar diselesaikan melalui ruang spekulasi liar maupun klaim sepihak yang berseliweran di tengah masyarakat.
Kasus hukum yang menyeret nama Arif Kurniawan kini resmi menjadi ujian berat bagi komitmen penegakan hukum di sektor tambang.
Langkah penertiban kawasan hutan harus dikawal ketat dengan pengungkapan struktur pengendalian korporasi yang bersih.
Aliran dana serta keuntungan haram juga wajib dilacak untuk menjerat pihak-pihak yang paling bertanggung jawab.
Apabila dalam perjalanannya ditemukan keterlibatan pejabat tinggi atau mantan pejabat, proses hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum harus menyasar siapa saja yang terlibat tanpa ada ruang pengecualian sedikit pun.
Sebab, hal utama yang sedang dipertaruhkan saat ini bukan sekadar kelestarian kawasan hutan dan cadangan nikel.
Lebih jauh dari itu, persoalan ini menyangkut kedaulatan negara atas siapa yang sesungguhnya mengendalikan kekayaan alam Indonesia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
