Repelita [Jakarta] - Langkah pengoptimalan pendapatan negara kini terus digenjot oleh pemerintah melalui strategi perluasan jangkauan wajib pajak di berbagai bidang.
Upaya perluasan sasaran tersebut difokuskan pada area maupun kelompok warga yang tingkat pemenuhan kewajiban kontribusinya dinilai belum maksimal.
ADVERTISEMENT
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menegaskan bahwa kebijakan ini murni mengandalkan pemanfaatan teknologi data tanpa menaikkan besaran tarif.
"Kita berupaya memperluas basis perpajakan. Sektor-sektor atau kelompok yang selama ini belum optimal pembayaran pajaknya akan kita optimalkan," ujar Rofyanto dalam Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2027 secara virtual pada Jumat 7 Agustus 2026.
Isu kepemilikan aset properti ganda menjadi salah satu contoh objek yang berpotensi menghasilkan pemasukan dari hasil komersialisasi sewa.
"Contohnya orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya ditinggali semua. Pasti ada disewakan dan dikontrakan," ujar dia.
Kerja sama pengawasan serta integrasi data antarlembaga publik terus diperkuat guna mendongkrak efektivitas pemantauan tingkat kepatuhan masyarakat.
"Termasuk juga bagaimana kita melakukan sinergi dengan instansi yang lain dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan lewat teknologi," ujarnya.
Pengembangan sistem administrasi pemantauan Coretax disiapkan untuk membaca peta potensi keuangan warga secara lebih presisi serta terpadu.
"Pemerintah sedang mengembangkan Coretax. Ini terus diperbaiki agar bisa menganalisis data perpajakan secara menyeluruh. Jika semua data sudah lengkap, maka penerimaan pajak kita akan bisa maksimal," kata Rofyanto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
