Repelita Jakarta - Analis Politik dan Militer Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting kembali memberikan pandangannya terkait perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Menurut Selamat Ginting, kendati keterangan itu memengaruhi bobot penanganan perkara, hal tersebut belum bisa dianggap sebagai kesimpulan final mengingat proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan.
Ia bahkan memperingatkan adanya potensi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa Listyo apabila kepolisian mengungkap keterlibatan pihak lain di luar statusnya sebagai pengguna akhir.
Selamat Ginting turut mengungkapkan bahwa sejumlah purnawirawan jenderal polisi dikabarkan telah mengajukan diri untuk menjadi saksi yang memberatkan Listyo Sigit Prabowo sehingga memerlukan perlindungan hukum khusus.
"Artinya nonpolisi atau polisi yang sudah purnawirawan. Dan tentu saja saya kira ini terlalu cepat, terlalu dini kalau mengemukakan end user-nya pada LSP. Bisa saja ini sebuah strategi untuk menyembunyikan ada pihak lain yang kemungkinan akan terlibat, akan dijadikan end user," kata Selamat Ginting.
Perluasan Pemeriksaan Personel
Lebih jauh, Selamat Ginting menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan perluasan pemeriksaan terhadap personel lain yang diduga ikut terlibat dalam jaringan penyadapan tersebut.
Ia menilai kasus berskala besar ini tidak mungkin hanya dijalankan oleh empat tersangka atau segelintir pelaksana teknis lapangan, sehingga berpotensi menyeret perwira tinggi kepolisian lainnya sebagai tersangka baru.
"Jadi diperkirakan sudah ada enam lagi yang ditahan. Jadi artinya sekitar 10 yang ditahan. Itu informasi terbaru ya. Tentu harus diverifikasi lebih lanjut," katanya.
Menyinggung dugaan tindak pidana makar, Selamat Ginting menegaskan unsur tersebut sudah tidak dapat dielakkan lagi, terutama setelah Bareskrim Polri membentuk tim khusus guna mendalami indikasi sabotase terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Rumor Keterlibatan Dua Mantan Kapolri
Mengenai kabar burung yang mengaitkan nama dua mantan Kapolri dalam pusaran kasus ini, Selamat Ginting menilai hal tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi institusi kepolisian karena sudah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.
Ia mendorong kedua mantan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara yang namanya ramai disebut di media massa agar segera tampil memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Soal peluang keterlibatan aktor di luar institusi kepolisian, Selamat Ginting menilai tim penyidik harus menelusuri seluruh lini birokrasi karena upaya makar mustahil dilakukan oleh kelompok kecil beranggotakan empat hingga sepuluh orang.
"Pasti ada tim yang sangat kuat baik di birokrasi kepolisian maupun birokrasi sipil dan barangkali juga di unsur penegakan hukum lainnya. Itu harus betul-betul dilakukan menyasar sampai ke mana-mana, tidak boleh berhenti sampai di LSP saja," katanya.
Pengungkapan Bareskrim Polri dan Jenderal Tersangka
Sebelumnya, tim penyidik Bareskrim Polri membongkar praktik penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi dengan menyasar Presiden Prabowo Subianto, menteri, ketua umum partai politik, aktivis, pengusaha, hingga kalangan jurnalis.
Hingga kini, penyidik telah menetapkan empat jenderal Polri sebagai tersangka, dengan tiga di antaranya telah menjalani penahanan sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena alasan kondisi kesehatan pascastroke.
Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku pemberi perintah penyadapan, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution sebagai pengendali teknologi informasi sekaligus pemberi perintah penghapusan file sadapan, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi yang memberi izin penghapusan data.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, menjelaskan bahwa aksi penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," kata Asep.
Modus Operandi dan Penghapusan Jejak
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka memerintahkan penyadapan nomor telepon target tanpa melampirkan surat permohonan penyidik maupun laporan polisi yang sah untuk kepentingan penegakan hukum.
Para pelaku kemudian berupaya menghilangkan barang bukti dengan menghapus jejak log sistem pada bulan Oktober 2026, padahal sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 setiap tindakan pemantauan wajib menjamin perlindungan hak asasi manusia serta legalitas hukum.
Pasal Berlapis dan Penahanan
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis yakni Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri.
Di sisi lain, Ketua DPP sekaligus Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi membantah keras berbagai spekulasi yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kelompok Solo, maupun partainya dalam skandal penyadapan tersebut.
Pihak PSI menilai tudingan tersebut merupakan fitnah yang berpotensi merusak soliditas pemerintahan serta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dijalankan Polri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok