Repelita Jakarta - Narasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo Subianto perihal minimnya korelasi langsung antara kehidupan warga pedesaan dengan pergerakan mata uang asing dipandang sebagai instrumen taktis peredam kepanikan massal.
Langkah komunikasi publik tersebut sengaja diambil oleh kepala negara guna memitigasi dampak psikologis yang destruktif di tengah bayang-bayang depresiasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.
ADVERTISEMENT
Pengamat spesialis komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga membedah esensi di balik peluncuran narasi menenangkan tersebut pada Senin, 18 Mei 2026, “Pernyataan Prabowo yang menyatakan masyarakat desa tidak terkait langsung dengan Dolar kiranya hanya untuk menjaga sisi psikologis masyarakat,” tuturnya memberikan penilaian ilmiah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut menggarisbawahi urgensi posisi kepala negara yang dituntut konstan menginjeksikan rasa optimisme ke lapisan masyarakat terbawah agar gejolak moneter tidak berimbas pada disintegrasi sosiologis.
Upaya mitigasi krisis lewat pengkondisian mental warga tersebut dinilai sangat krusial demi memastikan aktivitas perekonomian di tingkat akar rumput tetap berjalan normal tanpa bayang-bayang kecemasan, “Prabowo ingin menjaga agar masyarakat tetap optimis dalam mengarungi hidup di tengah melemahnya Rupiah,” paparnya menjabarkan niat strategis pemerintah.
Dukungan serupa terhadap gaya komunikasi mitigasi tersebut sebelumnya juga sempat disuarakan oleh pimpinan Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang mengategorikannya sebagai bentuk terapi verbal bagi publik.
Kendati demikian, efisiensi dari implementasi strategi pesan penenang semacam ini dinilai tidak akan seragam karena sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi serta corak berpikir dari masing-masing kelompok masyarakat.
Jamiluddin mengisyaratkan adanya batasan efektivitas pesan terutama ketika berhadapan dengan basis massa yang memiliki akses informasi luas serta daya nalar kritis yang tinggi, “Efektivitasnya sangat tergantung masyarakat penerima. Bagi masyarakat yang kritis, tentu komunikasi seperti itu tidak dengan sendirinya efektif,” ucapnya mengantisipasi dinamika respon publik.
Kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan skeptis dipastikan bakal melakukan verifikasi mandiri dengan membandingkan klaim sepihak otoritas eksekutif terhadap realitas data sekunder di lapangan.
Apabila fakta pembanding eksternal menyajikan anomali yang lebih valid ketimbang narasi penenang istana, maka strategi komunikasi tersebut justru berisiko mengalami degradasi kepercayaan, “Kalau informasi pembanding lebih kuat dengan yang disampaikan presiden, maka pesan demikian berpeluang menjadi tidak efektif,” kata dirinya menambahkan konsekuensi logis.
Meski memuat ruang perdebatan empiris, sang pakar menolak sinisme sebagian pihak yang mengidentifikasikan teknik komunikasi sang presiden sebagai bentuk manipulasi kesadaran siber atau pembelokan realitas.
Karakter dasar kepemimpinan sang jenderal yang lugas dan apa adanya membuat pernyataan tersebut murni berstatus sebagai benteng proteksi psikologis warga, bukan sebuah upaya sistematis pengaburan krisis, “Prabowo tidak bermaksud menggunakan komunikasi gaslighting. Sebab, bentuk komunikasi seperti ini ada manipulasi fakta,” pungkasnya mengakhiri ulasan ilmiah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
