Repelita Jakarta - Pernyataan terbuka Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang menyebut gelombang persoalan Makan Bergizi Gratis sengaja diramaikan oleh kelompok tertentu memicu kecaman luas dari publik.
Konten Kreator Subhan Nur Sobah menilai pernyataan resmi pimpinan BGN tersebut memamerkan sikap denial atau penyangkalan fatal dari jajaran pejabat publik di tanah air.
ADVERTISEMENT
Sikap penyangkalan tersebut dinilai amat memprihatinkan mengingat angka korban keracunan pangan yang ditimbulkan program nasional tersebut kini telah menembus lebih dari 50.000 orang.
"Luar biasa denial pejabat negeri ini. Sudah 50.000 orang lebih yang keracunan MBG mereka tetap setuju tidak, jika dikatakan bahwa program MBG itu bermasalah," kata Subhan dikutip dari unggahan di akun Instagram miliknya, Selasa (15/9/2026).
Subhan mempertanyakan keengganan pihak BGN dalam menggelar proses audit komprehensif guna menemukan akar permasalahan dari rentetan insiden keracunan masal yang terus berulang.
Pihaknya amat menyayangkan respons pimpinan lembaga negara tersebut yang justru memilih menyalahkan kalangan pendidik, wali murid, hingga insan pers.
"Alih-alih evaluasi total dan cari akar permasalahan kejadian keracunan yang terus berulang, Kepala BGN malah milih menyalahkan guru, wali murid, dan wartawan," ujarnya.
Ia menilai pola tata kelola serta alur pertanggungjawaban dalam penanganan dampak program nasional tersebut sudah sangat di luar nalar.
"Kurang gila apa lagi ini program. Yang jadi korban malah jadi yang disalahkan, dan masih PD bilang MBG itu secara keseluruhan nggak bermasalah," ucapnya.
Sikap percaya diri pemerintah yang mengklaim program tersebut tetap disukai masyarakat luas dan hanya dipersoalkan di ruang digital turut menuai sentilan keras.
"Yang ramai cuma di sosmed doang. Dikirain video ambulans dan anak kejang-kejang itu mereka pura-pura? Nyata," imbuhnya.
Subhan menganggap respons kekhawatiran serta kecemasan yang ditunjukkan kalangan orang tua murid dan jajaran guru merupakan reaksi wajar untuk melindungi keselamatan anak-anak.
"Guru atau orang tua mana yang nggak khawatir? Pakai alasan ini ideologis politik kan, selama ini yang berpolitik kan kalian, kok kami yang disalahkan," ucapnya, heran.
BGN pun mendesak agar dihentikan sikap seolah-olah menjadi pihak yang terintimidasi di tengah jatuhnya ribuan korban anak sekolah.
"Nggak usah playing victim. Sejak awal program ini dibuat lebih kentara urusan politiknya dibadingkan dengan unsur gizinya," ujarnya.
Sajian menu makanan yang dibagikan ke sekolah-sekolah saat ini disinyalir amat bertolak belakang dengan sajian percontohan yang dipamerkan semasa kampanye kontestasi politik.
"Terus kalau lo ngajak kita melihat fakta di lapangan. Pertanyaan gua, siapa yang selama ini bisa jadi mitra SPPG? Apakah semua orang? Nggak usah naif," kata Subhan.
Transparansi penetapan mitra pengadaan pangan juga disinyalir sarat dengan praktik nepotisme serta kedekatan relasi kekuasaan semata.
"Kalau lo bukan simpatisan, kalau lo nggak dekat dengan aparat atau orang partai, nyaris nggak mungkin bisa jadi mitra SPPG," sambungnya.
Kondisi tersebut dinilai membuktikan secara benderang mengenai pihak mana yang sejak awal membawa agenda serta sentimen kepentingan politik.
"Jadi siapa yang punya sentimen ideologi politik? Masyarakat atau kalian?" pungkasnya.
Polemik tersebut bersumber dari klaim Sudaryono yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di tingkat bawah sebenarnya tidak memiliki persoalan dengan penyaluran MBG.
"MBG secara keseluruhan kalau kita lihat di bawah, orang-orang sebenarnya nggak ada masalah dengan MBG," klaim Sudaryono.
Dirinya meyakini riak yang berkembang belakangan ini murni dipicu oleh dinamika media sosial yang ditunggangi oleh motif ideologi serta konstelasi politik.
"Ramainya di Sosmed. Kenapa ramai? Satu, adalah faktor ideologis, ini urusan politik," terangnya.
Sudaryono secara terbuka menuding sejumlah elemen masyarakat sebagai pihak yang sengaja membesar-besarkan kasus keracunan di lapangan.
"Yang meramaikan itu gurunya, orang tua siswanya, wartawannya, yang ramein oknum LSM dan sebagainya. Ini urusan ideologi politik," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
