Repelita [Jakarta] - Pengamat kebijakan publik melontarkan kecaman keras terhadap dugaan penyelundupan informasi keliru yang berhasil menyusup ke dalam naskah pidato resmi kepala negara.
Tokoh pengamat senior menilai keterlibatan faksi kelompok tertentu di dalam lingkaran kabinet pemerintahan saat ini sudah terlampau jauh melampaui batas kewajaran.
ADVERTISEMENT
Pihaknya menyoroti insiden pencatutan nominal upah pekerja informal pengupas bawang yang dinilai tidak masuk akal hingga memicu polemik luas di ruang publik.
"Faksi Geng SOP dalam pemerintahan @prabowo sudah keterlaluan. Menyelundupkan pengupas bawang dan data palsu ke dalam pidato Presiden," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Minggu, 16 Agustus 2026.
Tindakan penyusupan data fiktif tersebut dinilai sebagai pelanggaran fatal yang dalam standar penegakan hukum negara asing dapat berujung pada hukuman maksimal.
"Kalau di China atau Korsel, orang seperti itu langsung dihukum mati," tandasnya.
Sebelumnya, kepala negara sempat menjadi sorotan tajam warganet usai menyebut nominal upah fantastis yang diterima seorang buruh harian asal Bogor dalam pidato kenegaraan.
"Hari ini hadir bersama kita, Ibu Susana dari Kabupaten Bogor, dia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram," kata Prabowo, dikutip dari YouTube TV Parlemen.
Perbedaan angka nominal tersebut langsung menuai perbandingan sinis dari kalangan profesional terdidik di linimasa media sosial digital.
Menanggapi kegaduhan yang telanjur meluas, jajaran pejabat kementerian kesekretariatan negara berjanji segera melakukan investigasi internal secara mendalam.
"Nanti kita cek ya," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Pemerintah berkomitmen memeriksa akurasi seluruh data yang disampaikan guna mencegah timbulnya distorsi informasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Kalau detailnya kita cek," lanjutnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
